UU Ormas justru mengakhiri era represifitas negara terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul masyarakat melalui organisasi.
Baca selengkapnya »Inilah Pasal-Pasal RUU Ormas yang Direvisi
Perubahan pasal itu adalah untuk merespon dinamika dan usulan yang muncul baik di forum paripurna, lobi fraksi-fraksi dan pertemuan dengan Ormas-ormas besar
Baca selengkapnya »Persis Secara Tegas Tolak RUU Ormas
Kami secara tegas menolak RUU ormas. RUU ini mencampuradukkan semua jenis organisasi baik yang berbadan hukum, perkumpulan, dan organisasi yang tidak berbadan hukum
Baca selengkapnya »Di Tengah Pro dan Kontra, DPR Akan Sahkan RUU Ormas Hari Ini
Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain mengatakan, pembahasan RUU Ormas di tingkat Pansus sudah selesai namun masih ada satu fraksi yang tidak belum menyetujui terkait beberapa pasalnya.
Baca selengkapnya »Muhammadiyah Tetap Minta Pembahasan RUU Ormas Dihentikan
Pengaturan Ormas dalam UU sebagai payung hukum hanya akan menambah panjang birokrasi perizinan dan mekanisme yang rumit, yang pada akhirnya menciderai kebebasan berorganisasi di Indonesia
Baca selengkapnya »Pernyataan Sikap KAMMI: Tolak RUU Ormas, Mesin Pembunuh Rakyat
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan sikap sebagai berikut: Menolak RUU Ormas yang memaksakan keinginan menerapkan asas tunggal Pancasila dan mengabaikan asas lainnya yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai hak keadilan masyarakat.
Baca selengkapnya »Setelah PKS dan PAN, PPP Minta Pengesahan RUU Ormas Ditunda
PPP memandang sejumlah pasal perlu pendalaman lagi. Pansus RUU Ormas perlu menerima masukan dari banyak pihak sebelum RUU Ormas disahkan.
Baca selengkapnya »Pernyataan Sikap Pemuda PUI: RUU Ormas Merusak Tatanan Demokrasi
Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) baru tidak lebih baik dari UU No 8/1985 yang jauh dari iklim demokrasi di Indonesia. Kian kondusifnya dinamika demokrasi, pembahasan RUU Ormas perlu mempertimbangkan tatanan positif bangsa. Jika pemerintah dan DPR memaksakan mengesahkannya, maka yang muncul adalah pemeberangusan civil society dan penghangusan demokrasi.
Baca selengkapnya »Fraksi PKS: Azas Tunggal Tidak Sesuai dengan Konstitusi dan Semangat Reformasi
"Terkait persoalan azas, FPKS konsisten untuk menegakkan konstitusi, pasal 28 UUD'45. Kita terkait dengan norma kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Azas tunggal tidak sesuai dengan konstitusi kita dan tidak sejalan dengan semangat reformasi," jelas anggota FPKS Indra dalam keterangannya, Selasa (19/3/2013).
Baca selengkapnya »RUU Ormas Mungkin Akan Disahkan 12 April
Pembahasan Rancangan Undang-undang organisasi kemasyarakatan (RUU ormas) yang cukup lama dan alot, sudah mencapai klimaksnya pada Jumat (8/3) malam pukul 11.00 Wib di Cikopo, Jabar. RUU sudah masuk pembahasan di tingkat Tim Perumus.
Baca selengkapnya »