Topic Archives: Keputusan MK

Berdasarkan UU Penyiaran, lembaga penyiaran berkewajiban untuk memperkukuh integrasi nasional

Koalisi merah putih juga menyatakan bahwa mereka tetap solid untuk berada di luar pemerintahan dan terus mengawal berjalannya roda pemerintahan ke depan.

DKPP memutuskan terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hampir sebagian besar KPUD yang ada di DKI Jakarta dan memberikan sangsi peringatan, namun dalam putusan MK dinyatakan tidak terjadi pelanggaran.

Dengan memperhatikan perkembangan kehidupan beragama di Indonesia, dan dakwah Islam khususnya, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) terus memantau secara ilmiah dan syar’iyah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak di Luar Perkawinan berikut kontroversi dan perdebatan publik di seputarnya. Setidaknya, putusan tersebut telah menimbulkan kegelisahan, kebingungan, dan bahkan keguncangan di kalangan umat Islam.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin, menyindir Mahkamah Konstitusi (MK) itu seperti 'Tuhan selain Allah'. Sindiran itu disampaikan menyusul putusan MK pada Undang Undang Perkawinan. ''MK itu seperti Tuhan selain Allah saja. Bisa berbuat seenaknya dan memutuskan semaunya,'' kata Ma'ruf dalam diskusi UU Perkawinan dan Implikasinya di kantor AJI Indonesia, Jakarta, Selasa (20/3).