"Ini adalah kegiatan yang membuktikan bahwa kita siap turun ke masyarakat untuk memenangkan SAH," ujar Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Mohamad Nuh di hadapan kader PKS Tambun Selatan.
Baca selengkapnya »DPR Akhirnya Mengesahkan Perppu Pilkada Menjadi UU
Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pilkada menjadi Undang-undang.
Baca selengkapnya »(Video) Beredar Rekaman Pembantaian Pro Pemerintahan Sah di Mesir Tahun Lalu, yang Belum Pernah Dipublikasikan Sebelumnya
Situs Mesir berbahasa Arab, Rassd, mempublikasikan film dokumenter berdurasi 24 menit yang merekam pembubaran paksa unjuk rasa damai pro pemerintahan yang sah, di Medan Rabiah Al-Adawiyah, Mesir, pada 14 Agustus 2013 silam. Menurut Rassd, film yang diberi nama “Min 6 Ila 6” (Dari 6 ke 6) berisi potongan-potongan video yang merekam kekerasan aparat Mesir terhadap pengunjuk rasa damai pada hari berdarah tersebut, yang terjadi dari pukul 06.00 pagi hinggga pukul 18.00 sore waktu setempat.
Baca selengkapnya »Inilah Syarat Surat Suara Sah pada Pemilu 2014
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat 15 syarat sah pencoblosan surat suara pada pemilihan umum legislatif (Pileg) yang akan digelar 9 April mendatang.
Baca selengkapnya »Turki Hanya Mengakui Muhammad Mursi Sebagai Presiden Mesir yang Sah
Turki dengan tegas menyatakan hanya mengakui Muhammad Mursi sebagai kepala negara yang sah di Mesir. Perdana Menteri Turki Reccep Tayyip Erdogan, menyatakan akan terus mengevaluasi kebijakan luar negerinya terkait munculnya rezim 'tidak sah' di Kairo.
Baca selengkapnya »Fraksi PKS Upayakan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Segera Disahkan
Fraksi PKS terus berupaya agar seluruh fraksi di DPR setuju untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU PPP) yang merupakan untuk payung hukum peningkatan kesejahteraan petani. Demikian disampaikan Politisi PKS Tamsil Linrung yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PPP dalam diskusi publik RUU PPP di Jakarta, Kamis (28/03).
Baca selengkapnya »Nikah siri tidak sesuai dengan hukum Islam….???
Nikah siri itu hukumnya dilarang menurut hukum Islam
Baca selengkapnya »RUU Ormas Mungkin Akan Disahkan 12 April
Pembahasan Rancangan Undang-undang organisasi kemasyarakatan (RUU ormas) yang cukup lama dan alot, sudah mencapai klimaksnya pada Jumat (8/3) malam pukul 11.00 Wib di Cikopo, Jabar. RUU sudah masuk pembahasan di tingkat Tim Perumus.
Baca selengkapnya »Edukasi Bahaya Rokok Sejak Dini
Kita patut gembira, karena belum lama ini pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Tentu aturan baru ini menjadi angin segar bagi gerakan kampanye bahaya merokok, dan dinilai lebih efektif untuk mengingatkan bahaya rokok bagi pecandu berat.
Baca selengkapnya »RUU Ormas Akan Disahkan Paling Lambat Bulan Depan
Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) DPR Malik Haramain mengatakan, akan segera mengesahkan UU tersebut paling lambat bulan depan. Menurut Malik, Ormas yang melakukan pelanggaran akan disanksi dengan pencabutan bantuan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Baca selengkapnya »