Arsip Kata Kunci: RUU Ormas

Perubahan pasal itu adalah untuk merespon dinamika dan usulan yang muncul baik di forum paripurna, lobi fraksi-fraksi dan pertemuan dengan Ormas-ormas besar

Kami secara tegas menolak RUU ormas. RUU ini mencampuradukkan semua jenis organisasi baik yang berbadan hukum, perkumpulan, dan organisasi yang tidak berbadan hukum

Setelah itu rapat paripurna memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir, namun muncul hujan interupsi dari pada anggota DPR. Sebagian besar meminta agar pengambilan keputusan RUU Ormas tidak terburu-buru dan dilakukan lobi antar fraksi.

Sejumlah anggota DPR meminta Paripurna DPR menunda persetujuan tingkat II RUU Ormas. Pasalnya, masih maraknya perdebatan terhadap sejumlah pasal dan ayat di dalam RUU tersebut.

Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain mengatakan, pembahasan RUU Ormas di tingkat Pansus sudah selesai namun masih ada satu fraksi yang tidak belum menyetujui terkait beberapa pasalnya.

RUU Ormas telah kehilangan urgensinya, sehingga tidak layak disahkan, berbagai norma dan pasal RUU ini selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan aktual, pemerintah seharusnya tidak boleh memperlakukan ormas secara diskriminatif.

Pengaturan Ormas dalam UU sebagai payung hukum hanya akan menambah panjang birokrasi perizinan dan mekanisme yang rumit, yang pada akhirnya menciderai kebebasan berorganisasi di Indonesia

Fraksi PKS, lanjut Hidayat, secara prinsip sudah mengawal keinginan umat dan mengoreksi pasal represif. Diantaranya terkait dengan masalah pembekuan pendanaan, penggunaan asas tunggal, dan mengenai registrasi ulang ormas.

RUU Ormas akhirnya disepakati untuk ditunda disahkan dalam masa sidang kali ini. Karena ada beberapa pasal yang perlu penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian tersebut dilakukan supaya dapat mengakomodir kepentingan ormas-ormas.

Redaksi yang menjadi keberatan PKS misalnya menyangkut redaksi yang menyatakan pemerintah bisa secara subyektif membubarkan ormas-ormas bermasalah. Indra menyatakan, redaksi ini mengancam kebebasan berdemokrasi di masa depan.