Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan menegaskan tak akan mengingkari janji semasa kampanye Pilkada DKI 2017. Salah satu janji yang ditegaskan Anies adalah menolak reklamasi di Teluk Jakarta.
Baca selengkapnya »Hentikan Reklamasi, Tim Sinkronisasi Akan Audit Lingkungan
Anggota tim sinkronisasi bidang Sarana dan Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup (SPKLH) Marco Kusumawijaya menegaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno tetap pada sikapnya menghentikan pengerjaan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Baca selengkapnya »DPRD Protes Perubahan Rute MRT Sampai ke Pulau Reklamasi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengkritik rencana PT Mass Rapid Transportation (MRT) yang akan mengubah rencana Koridor 2 MRT Jakarta. Koridor 2 yang semula direncanakan membentang dari Bundaran HI-Kampung Bandan, akan diubah sampai Pulau K, yang menjadi bagian dari rencana pulau reklamasi. PT MRT beralasan lahan yang tersedia di Ancol Timur untuk depo MRT tidak mencukupi karena dibutuhkan lahan yang lebih luas.
Baca selengkapnya »Hadiri Parade Nelayan Tolak Reklamasi, Anies: Kita Kirimkan Pesan, Kita Ingin Keadilan
Parade Nelayan Tolak Reklamasi sendiri diadakan memang diadakan untuk memberi pesan bahwa baik warga dan nelayan menolak adanya reklamasi yang memberikan dampak pada mata pencaharian nelayan yang hilang karena reklamasi serta dampak lingkungan.
Baca selengkapnya »Ini Tanggapan Agus Terkait Pernyataan Sandi Soal Reklamasi
Menurut Agus reklamasi jangan sampai hanya dinikmati sebagian orang. Sebab, masyarakat di bawah yang merasakan dampaknya.
Baca selengkapnya »Reklamasi dalam Kacamata Islam
Islam memandang proses reklamasi boleh dilaksanakan. Apalagi bersandar pada kaidah ushul dalam muamalah yakni hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Masalah sekarang adalah, apakah reklamasi ini bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar atau sebaliknya.
Baca selengkapnya »Inilah Daftar Kejanggalan dalam Rencana Pembangunan Reklamasi Pantura Jakarta
"Pertama bahwa terkait alas hukum yang digunakan oleh Gubernur DKI untuk melanjutkan reklamasi itu sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang (UU) tentang perikanan dan kelautan," kata Andi.
Baca selengkapnya »