Arsip Kata Kunci: PP

Persatuan Islam (Persis) menilai bahwa dana talangan haji haram. ''Dari hasil Sidang Dewan Hisbah, kami meminta agar pemerintah menghentikan praktik dana talangan haji, karena haram,'' tandas Sekretaris Umum Impinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) Irvan Safrudin di sela-sela Mukernas III PP Persis di Bandung, Sabtu (1/12)

Pengurus Pusat Pemuda PUI (Persatuan Ummat Islam) menyatakan sikap terkait film 'Innocent of Muslim' AS dan kartun penginaan Rasulullah SAW di majalah Charlie Hedbo, Prancis. Provokasi ini telah memicu gelombang protes di dunia Islam dan memakan korban tewan Dubes AS di Libya:

Baru usai umat Islam seluruh dunia menjalankan puasa ramadhan dan merayakan `Idul Fithri. Makna kemenangan kembali suci dari dosa dan fahsya. Laksana anak yang terlahir dari rahim ibunya, suci tidak bernoda. Tapi kesucian itu kembali ternoda oleh kasus rusuh Sampang. Suni-Syi`ah kembali berperang. Korban orang-orang yang tidak berdosa pun berjatuhan. Darah kembali berceceran. Saudara tega membunuh saudara sendiri karena perbedaan. Dua orang meregang nyawa dan puluhan orang mengungsi.

Kaukus Kesehatan DPR mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang pengaturan tembakau dan rokok sebagai turunan dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aturan yang jelas itu diperlukan demi menjaga kesehatan rakyat sekaligus meminimalisir jumlah kematian akibat rokok.

Anggota DPR dari Fraksi PKS (F-PKS), Kemal Azis Stamboel, mengingatkan pemerintah agar memenuhi janjinya untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Reforma Agraria di akhir Januari 2012 ini. Menurutnya, penuntasan RPP Reforma Agraria juga untuk mencegah kasus kekerasan akibat sengketa pertanahan.

Tempat hiburan malam diwajibkan tutup selama ibadah puasa di bulan Ramadhan. Hal tersebut ditegaskan Polda Metro Jaya lewat juru bicaranya, Kombes Pol Boy Rafli Amar. ''Sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, tempat hiburan malam harus tutup selama pelaksanaan ibadah puasa. Polisi bersama pemda akan mengawasi pelaksanaan aturan tersebut,'' ujar Boy kepada sejumlah wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (4/8).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-undang Pornografi. "Undang-undang Pornografi memang sudah disahkan, tetapi peraturan pemerintahnya belum ada," kata Sekertaris Umum MUI Jatim, Imam Tabrani, di Surabaya, Senin.

dakwatuna.com – Depok, Pornografi kian marak, bahkan bebas. Ironisnya, di Indonesia, kota-kota yang paling banyak mengakses pornografi adalah kota pelajar, seperti Semarang, Yogyakarta, Palembang, dan Depok. “Berdasarkan googletren, Indonesia menduduki peringkat ketiga yang banyak mengakses pornografi. Kota-kota pelajar seperti Yogya dan Depok masuk sepuluh besar yang paling banyak mengakses pornografi,” …