Arsip Kata Kunci: PDIP

Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumut Effendi Simbolon-Djumiran Abdi (ESJA) menyatakan sikap, bahwa pasangan Gatot Pujo Nugroho- Tengku Eri Nuryadi (Ganteng) tidak layak menang satu putaran. Banyak pelanggaran yang diduga dilakukan nomor urut 5 ini.

Melihat hasil quick count yang dilansir sejumlah lembaga survei, Fungsionaris PDI Perjuangan, Pramono Anung, pun turut berkomentar. Menurutnya, potensi kecurangan hasil perolehan suara secara riil pun sangat kecil bisa dilakukan. "Kemungkinan untuk kecurangan kecil," kata Pramono ketika ditemui di Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (25/2).

Saat ini hanya ada dua partai yang berideologi jelas yaitu PDIP dan PKS. Partai lain hampir tidak punya ideologi yang jelas, terutama dalam konteks pemenangan pemilu kada dan pemilu. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Pramono Anung dalam orasi ilmiah berjudul Komunikasi Politik dan Integrasi Bangsa di Fakultas Komunikasi Lembaga Pendidikan Tinggi Yayasan Administrasi Indonesia (YAI), Jakarta, Selasa (18/12).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengirim surat ke Dubes Palestina di Indonesia, Fariz Mehdawi. Melalui surat tersebut Megawati mengucapkan selamat atas Palestina yang telah diakui Sidang Umum PBB sebagai negara.

Politisi Partai PDI Perjuangan (PDI-P), Eva Sundari Kusuma meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meniru tindakan Pemerintahan Turki yang mewacanakan penghentian sementara pengiriman calon jamaah hajinya ke Arab Saudi.

Kita berbicara tentang sebuah partai politik di Indonesia kali ini, bukan Partai Demokrat sang pemenang pemilu 2009 atau pun Golkar pemenang pemilu 2004 atau PDIP pemenang pemilu tahun 1999, partai ini belum pernah menjadi pemenang pemilu, prestasi terbaiknya “hanya” menduduki peringkat ke-4 di Pemilu 2009 dan belum berhasil mencapai maraup target suara yang telah dicanangkan, yaitu 20 juta suara di Pemilu 2009.

Setelah melalui perdebatan alot, draft Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal akhirnya disahkan rapat pleno Badan Legislatif. Dalam rapat pleno itu, FPDIP terang-terangan menyebutkan belum bisa menyetujui draft RUU JPH yang diajukan oleh Komisi VIII. Alasannya, di dalam RUU tersebut pelaksanaan sertifikasi halal menjadi kewajiban. Padahal di masyarakat, ada produk non halal dan halal.