dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
Ketua MUI Bidang Hukum dan Perundang-undangan Prof. Muhammad Baharun mengatakan tindakan pembubaran paksa ini tidak bisa ditolerir karena menodai kebebasan berkumpul, menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing tersebut dinilai telah melanggar konstitusi dasar negara Indonesia, UUD 1945.
Baca selengkapnya »Terkait Pembubaran Paksa Pengajian di Kapuas, MUI Minta Kapolri Bersikap Tegas
