Arsip Kata Kunci: KUHP

Keberlakuan Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 dan Pasal 292 di dalam KUHP saat ini (pasal terkait perzinaan, perkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis, red.) harus ditinjau agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan harus disesuaikan berdasarkan amanat konstitusi agar mampu memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semua bisa diatur, asalkan ada uang. Kasih Uang Habis Perkara (KUHP)! Lelucon yang menjadi bahan tertawaan masyarakat, yang kadang-kadang dilontarkan sendiri oleh para penegak hukum perihal mengapa orang enggan melaporkan pencurian ke polisi. “Bisa-bisa lapor kecurian kambing malahan berakibat sapinya yang hilang. Dengan suap orang ingin memenangkan perkaranya.”

Oleh Abduhu Jakfar* dakwatuna.com – Perilaku KPK berdasarkan hukum dapat dinilai dan didasarkan pada hukum yang menjadi landasan operasional KPK. Kasus LHI, kasus suap daging sapi  tidak dapat dibuktikan oleh KPK. Akhirnya KPK menggoreng kasus ini dengan pasal TPPU, tentang pencucian uang. Salah satu perilaku arogan KPK terlihat pada Senin …

Menurut dia MUI tidak punya info untuk bagaimana itu mempidanakan pelaku santet alias dukun itu

kerja pemberantasan korupsi KPK juga mesti diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. "Jangan KPK mau menyadap orang lain tapi tidak mau disadap,"

Busyro menegaskan, pemerintah seharusnya menggandeng KPK dalam pembahasan RUU KUHAP ini. Di samping itu juga menggandeng unsur masyarakat sipil.

dakwatuna.com – “Saya meramalkan bahwa tidak lama lagi akan dapat dipersatukan umat manusia yang berakal dan berpendidikan tinggi untuk menjunjung satu kesatuan kekuasaan yang berdasarkan prinsip–prinsip ajaran Islam, karena hanya al- Qur’anlah satu-satunya sumber kebenaran yang mampu memimpin manusia kepada kebahagiaan.” Sewajarnya ungkapan optimisme ini muncul dari para tokoh pergerakan …