Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai Indonesia masih menghadapi darurat kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang masih sangat lebar.
Baca selengkapnya »DPR: RAPBN 2016 Harus Menjawab Ekspektasi Masyarakat dengan Asumsi yang Realistis
"Jangan sampai ada gap yang terlalu lebar antara asumsi makro dan realitanya," kata Ecky.
Baca selengkapnya »DPR Dukung Kebijakan Pemerintah Hapus Pajak Penghasilan 36 Juta per tahun
“Pertama, kebijakan ini dapat menggenjot perekonomian kita yang sedang lesu. Di tengah perlambatan ekonomi, yang harus dilakukan pemerintah adalah..
Baca selengkapnya »Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif Listrik 450/900 VA Dinilai akan Sengsarakan Rakyat Kecil
"Apalagi di kondisi tengah ekonomi yang sedang terpuruk," kata Ecky. Hal ini..
Baca selengkapnya »Kebijakan Pemerintah Hapus Pajak Barang Mewah Tidak Masuk Akal
Pekan lalu Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan Kebijakan Pemerintah untuk menghapus pajak beberapa jenis barang mewah.
Baca selengkapnya »Marak PHK Massal, Ini Usulan DPR kepada Pemerintah
“Jika sektor riil terpuruk, maka sebagian besar masyarakat menjadi korban. Oleh karena itu pemerintah harus bertanggung jawab dengan cara..
Baca selengkapnya »Jika Harga BBM Fluktuatif, Maka Pemerintah akan Sulit Kendalikan Inflasi
Selain itu, tren penurunan harga minyak juga kemungkinan tidak berlangsung lama. Tentu ketika harga minyak kembali rebound maka penaikan harga BBM Bersubsidi akan semakin sering. Ketika...
Baca selengkapnya »Perbankan Nasional Dinilai Masih Belum Berpihak Kepada UMKM
Keberpihakkan dukungan pembiayaan terhadap segmen UMKM dari perbankan nasional masih minim sekali. Padahal Bank Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan bahwa minimal 20 persen dari portfolio pembiayaan bank harus disalurkan kepada segmen UMKM. Bahkan bank-bank yang mampu memenuhi kebijakan tersebut akan memperoleh insentif kemudahan pembukaan jaringan.
Baca selengkapnya »Basmi Kartel Biang Kerok Permainan Harga Kedelai
Disepakati bahwa kenaikan harga kedelai yang terjadi saat ini disebabkan permainan para kartel. Kebijakan bebas bea masuk kedelai impor hanya mampu meredam gejolak kedelai dalam jangka pendek, namun tidak dapat menyelesaikan permasalahan dalam jangka panjang. Demikian dikatakan anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam, Jumat, 27/7
Baca selengkapnya »