Arsip Kata Kunci: bubar

Pemerintah harus segera melarang kegiatan-kegiatan kelompok Syi'ah. Sebab, kata dia, ajaran yang disebarkan Syi'ah sudah meresahkan umat Islam secara keseluruhan.

Kepolisian Ukraina menyerang tempat utama yang diduduki demonstran, Independence Square, Selasa (18/2/2014) kemarin.

Saat ini, Ahad (1/12/2013) sore, mahasiswa yang sedang berdemo di Bundaran Tahrir dibubarkan paksa oleh polisi. Polisi menyerang mahasiswa di Bundaran Tahrir dengan menggunakan 4 mobil panser.

Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Inspektur Jenderal (Purn) Ansyaad Mbai tidak sepakat dengan wacana pembubabaran Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 karena alasan dugaan pelanggaran HAM. Dia menilai ide pembubaran Densus itu hanya daur ulang wacana yang muncul tahun silam.

Sejumlah ormas Islam menuntut pembubaran Densus 88 kepada Kapolri Jendral Timur Pradopo. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengusulkan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap reposisi dan reformasi lembaga Densus. MUI sepakat lembaga Densus 88 dievaluasi, bila perlu dibubarkan.

Berlarut-larutnya penyelesaian konflik PSSI dan KPSI, ditambah lagi dengan perseteruan KOI dan KONI menjadikan masyarakat jenuh terhadap keseriusan pemerintah dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut. Demikian pula, APBN Kemenpora untuk Tahun Anggaran 2012 mengalami beberapa kendala tekhnis dalam hal penyerapan anggaran.

Tindakan Wakil Ketua Adnan Pandu Praja mencabut tanda tangan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum menuai kecaman dari Adnan Buyung Nasution. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu mengatakan bahwa tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai sikap tidak konsisten.

Ketua MUI Bidang Hukum dan Perundang-undangan Prof. Muhammad Baharun mengatakan tindakan pembubaran paksa ini tidak bisa ditolerir karena menodai kebebasan berkumpul, menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing tersebut dinilai telah melanggar konstitusi dasar negara Indonesia, UUD 1945.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ahmad Zaidi memprotes aksi aparat Kepolisian yang membubarkan pengajian Masjid Nur Hidayah, Anjr Mambulau Barat, Kapuas. Menurutnya, tindakan korps Bhayangkara dari Polres Kapuas sudah melanggar konstitusi UUD 1945 yang mengatur kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat serta bebas menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menilai kasus Hambalang terjadi karena adanya perampokan sistematis politisi Demokrat. Ini terjadi mulai dari sektor pengusaha, legislatif dan eksekutif yang banyak melibatkan elite Demokrat.