Indeks Nasional


Kemensos Kirim Bantuan ke Aceh Rp 1 Triliun

Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri (Antara)

Rentetan gempa bumi yang melanda Nangroe Aceh Darussalam (NAD) menimbulkan kerusakan dan korban meninggal di sejumlah daerah. Pemerintah pun langsung bergerak cepat dengan mengirimkan bantuan yang totalnya mencapai Rp 1,04 triliun. Bantuan tersebut berupa pangan, sandang, dan perlengkapan sehari-hari. “Hingga sekarang Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mengirimkan berbagai macam barang untuk membantu korban gempa Aceh,” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Kamis (12/4).

email

Sekjen Kemenag: Haramkah Pemerintah Jadi Operator Haji?

Bachrul Hayat (Okezone)

Beberapa tahun belakangan ini banyak gugatan terhadap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) terkait pelaksanaan pelayanan jamaah haji Indonesia. Sehingga kemudian muncul usulan agar operator haji yang selama ini dipegang oleh Kemenag agar dialihkan kepada swasta.

Reksa Dana Syariah Diprediksi Tumbuh Subur

Ilustrasi (examiner.com)

Reksa dana berbasis syariah pada Februari dan Maret diprediksi mengalami penurunan dana kelolaan dibanding Januari 201. Kendati demikian, investasi di instrumen tersebut masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik hingga penghujung tahun ini.

Jangan Naikkan Ongkos Haji

K.H. Jazuli Juwaini, Lc. MA., anggota Komisi VIII DPR RI (LPPOM MUI).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta Kementrian Agama tidak menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, FPKS juga meminta agar Kementerian Agama melakukan penghematan besar-besaran pada komponen biaya tidak langsung BPIH 2012.

RUU JPH untuk Memperkuat Jaminan Negara

K.H. Jazuli Juwaini, Lc. MA., anggota Komisi VIII DPR RI (LPPOM MUI).

K.H. Jazuli Juwaini, Lc.,MA., anggota Komisi VIII DPR RI menyatakan bahwa terwujudnya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) yang akan disahkan menjadi Undang-undang harus menjadi momentum untuk lebih memperkuat jaminan Negara atas berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat, agar terjamin kehalalan dan kesehatannya. Jaminan ini khususnya ditujukan kepada umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini, sehingga merasa tenang, aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk-produk yang beredar di pasar, sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya.

DPR Desak Pemerintah Terbitkan PP Pembatasan Rokok

Ilustrasi - Rokok membakar kita (antismoke.org)

Kaukus Kesehatan DPR mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang pengaturan tembakau dan rokok sebagai turunan dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aturan yang jelas itu diperlukan demi menjaga kesehatan rakyat sekaligus meminimalisir jumlah kematian akibat rokok.

Turunkan Harga-Harga Sekarang!

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq (inet)

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq meminta agar pemerintah dan sekretariat gabungan (setgab) melakukan upaya nyata untuk menurunkan harga barang-barang pokok. Ini dinilainya lebih penting dilakukan ketimbang membahas isu mengeluarkan PKS dari koalisi.

Tifatul Sembiring Akan Luncurkan Buku “Sepanjang Jalan Dakwah”

Cover Buku "Sepanjang Jalan Dakwah" (lockerz.com)

Biografi mantan Presiden PKS yang kini menduduki kursi Menteri Komunikasi dan Informatika itu memiliki ketebalan hingga 623 halaman. Buku yang ditulis Usamah Hisyam itu akan diluncurkan pada Sabtu mendatang (7/4) di Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Bagi Anda yang diundang dan berkenan hadir diharapkan mengenakan dress code batik.

Maher Zain Dedikasikan Lagu Baru untuk Ibunda

Maher Zain (inet)

Dua tahun pasca album ‘Thank You Allah’ laris di pasaran, Maher Zain kembali merilis album kedua berjudul ‘Forgive Me’ Senin (2/4) di Jakarta. Penyanyi soul dan R&B Islami tersebut kini menjagokan singel baru berjudul ‘Number One For Me,’ yang diciptakan khusus untuk ibunya.

Koalisi PKS-SBY Bukan Koalisi Asal Bos Senang

Indra, anggota DPR RI dari Fraksi PKS. (fpks.or.id)

“Saya berani menantang pihak-pihak yang mendesak PKS untuk diberi sanksi untuk menunjukan klausul kontrak politik yang PKS langgar. Koalisi yang dibangun antara PKS dengan SBY bukan koalisi asal bos senang. Kontrak politik yang disepakati adalah kontrak politik koalisi yang konstruktif berdasarkan komitmen-komitmen, di antaranya penegakkan hukum, menyejahterakan rakyat dan lainnya. Tidak ada klausul yang menyatakan PKS tidak boleh berbeda dengan pemerintah,” terang Indra dari Fraksi PKS.


Halaman 10 dari 85« Terbaru...89101112...203040...Paling Lama »