dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika ke-45 ternyata mengundang pro dan kontra. Bukan saja bagi warga Amerika tapi juga masyarakat dunia, khususnya umat Islam. Di hari ketika Trump dinyatakan menang, rakyat Amerika berbondong-bondong turun ke jalan, mereka menyuarakan protes terhadap keterpilihannya dalam pilpres kali ini. Alasan mereka sederhana, Trump selama berkampanye berulang kali menampakkan diri sebagai sosok yang rasis dan anti Islam. Ini membuat rakyat Amerika yang majemuk merasa cemas, khawatir terhadap diri dan masa depan negeri mereka.
Pernyataan presiden yang diusung dari Partai Republik ini bukan saja mengkhawatirkan kondisi dalam negeri tetapi juga dunia. Beberapa kebijakannya nyaris bisa dipastikan membuat suram masa depan perdamaian dunia. Terkhusus dalam permasalahan Palestina, Trump bukan memberikan solusi mengembalikan hak-hak warga Palestina yang dirampas, ia justru memihak kepada entitas Zionis Israel, yang sudah 68 tahun menduduki wilayah itu. Keterpilihan Trump tentu menjadi sebuah sinyal, bahwa rakyat Palestina harus bernafas lebih panjang, karena mereka akan berlelah-lelah menghadapi ujian dan tantangan yang semakin sulit.
Sejatinya bagi rakyat Palestina, siapapun yang memenangkan pilpres Amerika, baik itu Donald Trump atau pun Hillary Clinton, keduanya seakan tidak menjanjikan harapan apapun. Karena dalam sejarah perjalanan Amerika, tak ada seorang presiden pun dari negeri adidaya itu yang mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk kembali mendapatkan haknya.
Perbedaan mendasar antara Trump dan Hillary hanya terletak pada satu hal; Trump jujur dengan sikapnya yang arogan dan anti Islam, termasuk di dalamnya ketidakberpihakannya terhadap masalah Palestina, sedangkan Hillary, berusaha untuk menyembunyikan sikap aslinya, yang pada hakekatnya sama dengan yang diinginkan Trump.
Sosok Hillary dapat dinilai dari sikapnya selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika pada tahun 2009-2013. Selama itu dua agresi militer Israel terjadi terhadap Jalur Gaza, dan sikapnya sama sebagaimana umumnya pemimpin Amerika, yaitu berpihak kepada Israel. Bahkan setelah dirinya tak lagi menjabat, ia dengan tegas menyatakan dukungan penuh kepada Netanyahu dalam agresi militer 2012 ke Jalur Gaza, dengan alasan mempertahankan kontrol keamanan di Tepi Barat.
“Wajar jika Israel terus memerangi Hamas,” kata Hillary dalam wawancara dengan Jeffrey Goldberg untuk The Atlantic, Ahad (10/8/2012), seperti diberitakan situs Republika.co.id dari Times of Israel.
Terhitung sejak Israel mulai menjajah Palestina pada tahun 1948 hingga sekarang, presiden Amerika yang terpilih justru hadir sebagai sosok yang membela mati-matian kepentingan Zionis Israel. Mereka menjanjikan rasa aman kepada para penjajah dan menjaga hubungan baik demi menghindari murka para penjajah itu.
Sehingga wajar, siapapun yang menang dalam pilpres Amerika, dari partai Demokrat kah atau pun Republik, bisa dipastikan memiliki karakter yang tidak jauh beda dengan para pendahulunya. Fakta lain menunjukkan, dalam beberapa kali agresi militer Israel terhadap Jalur Gaza, presiden Amerika tidak dalam posisi mengecam pembantaian itu, namun justru memberikan dukungan atas tindakan keji tersebut.
Seperti pernyataan presiden Barack Obama, yang mendukung penuh agresi militer ke Jalur Gaza pada tahun 2014 lalu. Presiden asal partai Demokrat, yang merupakan pesaing partai pendukung Trump, pada faktanya memiliki kesamaan dalam bersikap terhadap Israel. Obama membenarkan agresi militer itu, dengan alasan serangan tersebut demi menekan pejuang Palestina agar tidak lagi mengganggu ketentraman Israel.
“Kami mendukung upaya militer mereka (Israel) untuk memastikan roket dari Hamas tidak meluncur,” jelas Obama dalam konferensi pers di Gedung Putih, Washington DC, seperti dikutip situs liputan6.com dari laman yang dimuat Fox News, Sabtu (19/7/2014) lalu.
Dukungan Trump Terhadap Israel
Kedekatan Trump terhadap Israel sudah nampak sebelum masa kampanye pilpres berlangsung. Ia dikabarkan sudah berulangkali melakukan kunjungan ke Israel. Diantara pernyataan Trump yang mendukung Zionis penjajah itu adalah komitmen untuk memperkuat hubungan kerjasama, mendukung berdirinya negara Israel yang berdaulat. Dalam hal keyakinan, Trump pun tak segan-segan menyatakan diri mengimani kebenaran agama Yahudi.
Presiden kontroversial ini juga mendukung Yahudisasi terhadap kota suci Al-Quds. Ia menyatakan diri siap untuk memindahkan kantor kedutaan Amerika untuk Israel ke kota terjajah Al-Quds. Langkah ini tentu menjadi angin segar bagi proyek Yahudisasi yang dijalankan oleh Israel selama ini. Apabila hal itu benar diwujudkan, itu artinya Amerika juga mendukung Al-Quds sebagai ibukota Israel, sikap yang tentu bertentangan dengan resolusi 242 Dewan Keamanan PBB.
Trump setelah keterpilihannya juga berencana untuk menggabungkan wilayah Tepi Barat masuk ke dalam wilayah pendudukan Israel. Ia juga akan menggelontorkan dana lebih besar untuk keperluan militer Israel, yang selama ini diberikan rutin dengan nominal 2 miliar US dolar. Sebuah kebijakan yang bukan saja merugikan Amerika dan penduduknya namun menimbulkan kecemasan bagi dunia khususnya Palestina.
Kebijakan Trump lainnya dalam membela Israel nampak dalam sengketa siapakah pemilik situs bersejarah di Al-Quds. Seperti kita ketahui bersama, beberapa bulan lalu sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh UNICEF menetapkan, bahwa masjid suci Al-Aqsha dan kota Al-Quds sebagai tempat ibadah serta kota warisan bagi umat Islam. Namun keputusan ini ditentang oleh Trump.
“Ada penggalan sejarah yang hilang, Zionis memiliki sejarah 3000 tahun bersama tempat suci itu,” ujar Trump seperti yang dikutip berbagai situs Palestina, sebagai bukti penentangan dirinya terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga PBB itu.
Kemenangan Trump menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para pejabat Israel. Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennet mengatakan, bahwa kemenangan Trump merupakan akhir dari ide berdirinya negara Palestina. Momen ini menurutnya menjadi peluang bagi negara Ibrani (Israel) untuk tidak disibukkan lagi dengan adanya permintaan negara Palestina.
Sedangkan Menteri Kehakiman Zionis Israel, Elite Shaked meminta Trump untuk menepati janjinya, yaitu memindahkan kedutaan besar Amerika ke kota Al-Quds.
Masa Depan Palestina
Dari berbagai pernyataan yang dilontarkan oleh presiden terpilih Amerika, Donald Trump terkait permasalahan Palestina, semakin jelaslah kemana arah kebijakan pemerintah Amerika nantinya. Kemenangan Trump paling tidak akan menyebabkan tiga hal, pertama, impian untuk mewujudkan negara Palestina yang berdaulat semakin suram. Jangankan untuk mendapatkan hak penuh warga Palestina terhadap seluruh tanah kelahirannya, sekedar mendapatkan wilayah Palestina sesuai dengan kesepekatan 1967 pun akan sulit didapatkan.
Kedua, Jalur Gaza akan tetap diblokade. Bahkan kemungkinan terburuk, agresi militer lanjutan akan kembali terjadi di masa-masa mendatang. Hal ini dilihat dari mesranya hubungan Trump dengan Tel Aviv. Para pejuang Palestina harus siap siaga dengan kemungkinan ini, dan rakyatnya pun harus tetap sabar menghadapi ujian yang diprediksi akan lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya.
Ketiga, Al-Quds akan dengan leluasa diambil alih Israel. Seperti janji Trump yang akan memindahkan kedutaan besar Amerika untuk Israel di Al-Quds, tentu sebagai pesan dukungannya menjadikan kota tua itu sebagai ibukota Israel. (msy/dakwatuna)
Redaktur: Muh. Syarief
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Muhammad Syarief, Lc
