dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Sekitar 30,000 orang etnis Rohingya harus mengungsi di utara propinsi Rakhine, Myanmar sejak operasi militer dimulai 9 Oktober. Sementara lebih dari 150,000 orang membutuhkan bantuan makanan. Ada 3,000 anak yang saat ini menderita malnutrisi terhenti pengobatannya, dan 30-50% diantaranya terancam kematian 42,000 orang (37,000 diantaranya adalah anak-anak) terancam menderita malnutrisi.
Konflik terbaru antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya terjadi di distrik Maungdaw utara propinsi Rakhine yang telah menyebabkan 30,000 orang harus mengungsi. Konflik dimulai pada 9 Oktober 2016 ketika sekelompok orang menyerang 3 pos polisi di distrik tersebut dan mengakibatkan 9 orang polisi perbatasan Myanmar (Tatmadaw) tewas dan dirampasnya beberapa persenjataan.
Merespon situasi tersebut, pemerintah Myanmar segera menuduh militan Rohingya sebagai pelaku penyerangan dan segera menerapkan jam malam sekaligus melakukan operasi militer di wilayah distrik Maungdaw.
Operasi militer yang telah dilakukan selama 2 minggu telah menyebabkan 100 orang tewas, walaupun angka tersebut bisa lebih dari itu karena masih adanya pelarangan akses menuju wilayah konflik dan penghentian bantuan kemanusiaan. Namun Human Rights Watch (HRW) dalam rilis terbarunya telah mempublikasikan gambar-gambar melalui satelit tentang pembakaran desa-desa Rohingya di Maungdaw. Pembakaran ini diikuti dengan semakin gencarnya militer melakukan operasi terhadap masyarakat sipil dengan alasan mengehentika ekstrimis. Akibatnya ribuan orang harus kehilangan kampung halaman dan tempat tinggal bahkan meregang nyawa.
Pada tanggal 2-3 November 2016, sejumlah duta besar (Cina, Mesir, UE, India, Indonesia, Thailand, Turki, UK, USA) dan perwakilan PBB selama 2 hari mengunjungi daerah konflik di utara Rakhine. Mereka berkesempatan mengunjungi desa-desa yang terdampak konflik dan berdiskusi dengan komunitas dan pemerintah.
Pada tanggal 8-10 November 2016 militer mengizinkan WFP untuk memberikan bantuan makanan kepada lebih dari 7,000 orang dari 4 desa di utara Maungdaw yaitu Pyaung Pite, Ngar Sar Kyeu, Kyat Yoe Pyin dan War Beik. Pasokan makanan ini hanya cukup untuk 2 minggu ke depan dan tidak menggapai seluruh penduduk yang membutuhkan.
Saat ini Maungdaw mengalami krisis makanan karena akses pergerakan yang dibatasi dan ketersediaan di pasar yang sangat terbatas ditengah ancaman kelaparan dan kematian setiap saat.
Sekitar 150,000 orang membutuhkan bantuan makanan dan 42,000 orang diantaranya terancam malnutrsi (30,000 diantaranya adalah anak-anak). Akses terhadap daerah tersebut untuk mendistribusikan bantuan makanan masih ditutup oleh pihak militer Myanmar. WFP telah mendistribusikan makanan kepada lebih dari 7,000 orang namun hanya cukup sampai 2 minggu ke depan.
Kajian cepat yang dilakukan oleh lembaga internasional menunjukkan bahwa krisis makanan di wilayah utara Rakhine ini bisa berlangsung lama sepanjang militer masih menutup akses terhadap daerah tersebut. Para penduduk desa khawatir kondisi ini karena semakin memburuk bila mereka tidak dapat memanen padi mereka dalam waktu dekat.
Human Right Watch telah mempublikasikan laporan tentang pembakaran rumah di desa-desa Rohingya. Penduduk yang telah mengungsi dan ingin kembali ke desa mereka membutuhkan rumah-rumah baru untuk dibangun. Kebutuhan akan rumah sementara/barak pengungsian yang aman juga diperlukan oleh penduduk yang masih mengungsi atau sedang berada di daerah pusat konflik, terutama untuk wanita dan anak-anak.
Berbagai laporan media dan sumber lain menyebutkan pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil termasuk pemerkosaan, perampasan dan pembakaran. Namun semua laporan tersebut tidak dapat di verifikasi karena pelarangan akses menuju daerah tersebut.
Penduduk yang terdampak konflik dan harus meninggalkan desa mereka membutuhkan pasokan air bersih dan sarana sanitasi yang memadai. Sanitasi dan air bersih diperlukan untuk menghindari para pengungsi dari sakit dan wabah penyakit.
Munculnya kasus malnutrisi dan keamanan menyebabkan pelayanan medis sangat minim bahkan tidak ada. Sejumlah klinik dan pelayanan medis di perkampungan maupun pengunsian lama tutup selama operasi militer berlangsung. (Sumber : UNOCHA Situation Report, UNHCR Situation Report, WFP Situation Report, Mmtimes.com dan PKPU Myanmar representative)
Sejak tahun 2012, pada fase konflik pertama, PKPU telah menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan kepada penduduk Rohingya di kota Sittwe Provinsi Rakhine. Sebanyak 55 rumah serta barak pengungsian, 220 fasilitas airbersih, sumur, jamban dan peralatan rumah tangga. Dalam kurun 4 tahun PKPU telah mendistribusikan paket makanan untuk lebih dari 15 ribu keluarga di Rakhine dan 4 negara bagian lainnya. PKPU juga melakukan distibusi pakaian untuk 1400 keluarga laki-laki perempuan, anak-anak dan bayi. Selain itu, ada juga pembangunan 2 unit gedung sekolah beserta fasilitas, insentif guru dan penyediaan seragam siswa dibawah departemen pendidikan. Penyediaan Klinik untuk layanan kesehatan di pengungsian Sitwe sejak tahun 2014 sampai saat ini serta bantuan warga yang terdampak banjir di kawasan Rakhine dan Rohingya.
PKPU melalui tim dan perwakilan yang berada di Myanmar melakukan koordinasi di tingkat lokal di Sittwe dan Nasional. Distribusi makanan termasuk kebutuhan kelompok rentan, penyediaan shelter atau barak dan pembangunan kembali pusat pengungsian.Selain itu PKPU juga melakukan distribusi air bersih dan peralatan kebersihan, serta pelayanan medis darurat. (Deni/Putri/PKPU/SaBah/dakwatuna)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Sukismo
