dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta, 16 Mei 2016—Kasus dugaan perkosaan terhadap 58 anak oleh seorang pengusaha di Kediri menambah deretan kebiadaban kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kasus ini sudah masuk kategori kejahatan kemanusiaan. Karena ada 58 anak yang hak asasinya sebagai manusia sudah diinjak-injak.
“Korbannya anak-anak yang tidak punya kekuatan apa-apa. Ini sudah perbudakan seksual, tidak hanya diperkosa, anak-anak ini dan keluarganya diancam keselamatan, dibuat takut, psikologisnya ditindas oleh pelaku dengan kekuasaannya. Ini sudah pelanggaran HAM berat, kejahatan kemanusian. Kalau nanti terbukti dan hukuman bagi pelaku biasa-biasa saja, berarti ada yang salah dengan republik ini,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, saat menghadiri konperensi pers tentang perkosaan atas 58 anak SD dan SMP yang dilakukan seorang pengusaha di Kediri oleh Tim Masyarakat Peduli Kediri (TMPK), di Jakarta (16/5).
Menurut Fahira, apa yang dilakukan pemerkosa anak ini sudah melecehkan negara karena dilakukan dengan mudah, berulang-ulang, dan dengan cara yang biadab karena diduga setiap anak yang diperkosa dipaksa memakan obat memberi efek pusing, mual, gemetar sampai dengan pingsan, serta mencabuli dua sampai tiga korban secara bergantian di dalam satu kamar. Korban dan keluarganya yang hendak melapor juga diduga diancam keselamatannya oleh pelaku. Bahkan banyak korban yang putus asa dan dikeluarkan dari sekolah.
“Dia menganggap karena kekuasaan dan uangnya, hukum tidak akan bisa menyentuh. Ini sudah melecehkan negara. Andai ada hukuman yang lebih berat dari hukuman mati, orang kayak gini pantas menerimanya. Saya lebih memilih HAM pemerkosa-pemerkosa anak seperti ini yang dilanggar demi keselamatan anak-anak kita,” tegas Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Fahira mendesak, mulai dari polisi, jaksa dan hakim yang menangani kasus ini berani membuat terobosan hukum dalam mengadili pelaku pemerkosaan anak ini agar hanya ada opsi hukuman mati dan paling ringan hukukan seumur hidup. Untuk itu, Polri, Kejagung, dan Mahkamah Agung harus memonitor dan mengawasi kasus ini, termasuk Komisi Yudisial.
“Kasus ini sudah jadi perhatian nasional, jadi dalam prosesnya harus transparan dan memenuhi rasa keadilan. Buat terobosan, gunakan pasal berlapis, beri tafsir lain terhadap kasus ini yang mengutamakan korban. Kita tidak ingin dengar lagi putusan hakim yang biasa-biasa saja,” ujar Senator Jakarta ini.
Fahira juga meminta Kementerian dan komisi terkait untuk secepatnya memberikan konseling, pelayanan dan bantuan medis, bantuan hukum, serta rehabilitasi kepada korban dan keluarganya.
“Saya minta negara bergerak cepat untuk segera memenuhi hak-hak korban. Kasus Kediri ini saya harap membuat pemerintah untuk lebih cepat lagi menerbitkan Perppu Kebiri, segera merevisi UU Perlindungan anak, dan segera merampungkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” tukas Fahira. (sb/dakwatuna)
Redaktur: Samin Barkah
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Samin Barkah
