Jangan Lupakan Sumber Waras

dakwatuna.com – Jakarta. Komisi Pemberatasan Korupsi tengah mendalami kasus reklamasi Teluk Jakarta maupun kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara yang melibatkan beberapa Anggota DPR serta pejabat pemerintah. Penetapan Andi Taufan Tiro yang merupakan anggota Komisi V DPR dari fraksi PAN sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara menjadi catatan torehan pemberatasan korupsi.

Upaya KPK ini mendapat aprisiasi dari masyarakat dan juga Pimpinan DPR, namun upaya ini jangan hanya berkutat dalam kasus tersebut. Pimpinan DPR mengingatkan KPK untuk tidak melupakan kasus RS Sumber Waras yang juga sangat dinanti oleh masyarakat pengungkapanya. “Jangan ada kasus dan ditutup dengan kasus lain. Contoh kasus Sumber Waras, tapi ditutup oleh Panama Papers. Sehingga kita dapat memberikan pelakuan hukum yang sama,” kata Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2016) seperti yang diberitakan kompas.com.

Pimpinan DPR, Fadli Zon juga mengingatkan KPK agar tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. “Jangan ada yang ditutupi. Buka saja ke publik, termasuk dugaan keterlibatan eksekutif. Sebab tak mungkin itu bisa berproses kalau eksekutif tak terlibat,” ujarnya di jpnn.com

Bahkan Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al-Habsy, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani mengambil keputusan terkait dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Indikasi sudah sangat jelas, tinggal permasalahannya KPK berani mengambil keputusan,” kata Aboe Bakar yang dilansir oleh republika.co.id (hs/dakwatuna)

Redaktur: Samin Barkah

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Hendro Sulistiyo