dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Ketua Komisi Pemerintahan DPR RI Rambe Kamarulzaman mengatakan, pihaknya sedang mengusahakan agar Pemerintah menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 mendatang. Rambe menyebut, penundaan ini dibutuhkan karena hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menunjukkan persiapan Pilkada belum tuntas.
“Demi ancang-ancang penyelenggaraan Pilkada yang baik dan benar, saya usul diundur tiga bulan,” kata Rambe, seperti yang dikutip dari tempo.co, Kamis (16/7).
Pengunduran Pilkada, menurut politisi Partai Golkar itu, akan menghasilkan lebih sedikit kekacauan, dibandingkan memaksakan penyelenggaraan Pilkada serentak dengan kualitas rendah. Apalagi, audit BPK menunjukkan tahapan Pilkada serentak belum sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015.
“Ini KPU-nya saja tidak konsisten menjalankan peraturan yang dia buat sendiri,” kata Rambe.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan rekomendasi dari BPK bahwa pilkada serentak 9 Desember 2015 belum siap bukan menjadi alasan penundaan. Sebab, rekomendasi itu bukan karena kesalahan dari Komisi Pemilihan Umum saja melainkan ada peran dari pemerintah di dalamnya.
“Itu kan kelemahannya dari segi pelaksanaan, bukan merupakan penyelewengan. Pelemahannya termasuk aparat pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Itu laporan BPK,” kata JK, seperti yang dikutip dari viva.co.id, Kamis (16/7).
JK menilai yang harus diperbaiki adalah semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pilkada serentak. “Ya diperbaiki termasuk diperbaiki bupati, petugas daerah. Juga oleh KPU. Dua-duanya oleh KPU juga dan oleh pemerintah daerah,” kata JK lagi. (abr/dakwatuna)
Redaktur: Abdul Rohim
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Abdul Rohim
