dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia, karena memiliki luas perairan sekitar 5,8 juta km2 atau sekitar 1,3 % luas perairan dunia yang juga terdiri dari ribuan pulau yang saling berhubungan satu sama lain dari sabang sampai merauke, sehingga wajar bila Indonesia menjadi salah satu negara yang digunakan sebagai jalur transportasi laut yang dilewati banyak kapal dari berbagai negara dunia, sehingga ketika sektor-sektor maritim ini jika dikembangkan dengan baik maka akan dapat membantu negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik sehingga kesejahteraan rakyat dan kemakmuran atau gemah ripah lohjinawe tidak hanya mimpi lagi.
Menurut Mahan (2006), untuk menjadi sebuah negara maritim, maka negara tersebut harus memenuhi 6 (enam) syarat yaitu lokasi geografis, karakteristik dari tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter penduduk, dan lembaga pemerintahan. Wilayah laut Indonesia merupakan wilayah terbuka, maka dengan leluasa kekayaan laut di Indonesia berpotensi untuk dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindunginya. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang saling berhubungan satu sama lain dari sabang sampai merauke, Indonesia juga harus memperhatikan pulau-pulau yang ada di luar atau terluar karena banyak dari pulau-pulau terluar ini yang belum mempunyai nama, sehingga sangat mudah bagi negara lain mengklaim bahwa pulau tersebut milik mereka, sementara kapal angkatan laut Indonesia sendiri yang berfungsi untuk mengamankan masih lambung tunggal, yang mana kalau dibandingkan dengan kapal trimaran (lambung tiga) kurang handal baik ditinjau dari segi teknis maupun ekonomisnya. Selain itu sebagai negara maritim, juga harus diperhatikan dari jalur transportasi laut ini yaitu keamanan, karena kecelakaan transportasi laut di Indonesia ini juga masih tinggi seperti contoh di tahun 2007, kecelakaan sampai 159 kali dengan korban sekitar 130-an jiwa (Ditjen Hubla, 2006). Kecelakaan ini bisa disebabkan dari 3 hal yaitu kapal, manusia, ataupun lingkungannya, tetapi faktor yang paling berpengaruh yaitu manusia. Selain itu semua perkiraan ancaman dan gangguan lainnya yang mungkin dihadapi Indonesia ke depan antara lain meliputi kejahatan lintas negara seperti penyeludupan, pelanggaran ikan ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal dan dampak bencana alam.
Oleh karena itu perlu dilaksanakannya Perumusan Kebijakan Kebijakan Strategi Pengamanan Wilayah Nasional, yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional, terutama laut, sebagai negara kepulauan yang mempunyai posisi geostrategis sangat unggul di lintasan jalur pelayaran manca negara di mana juga dapat digunakan dalam perumusan operasional strategi pertahanan keamanan dan pengembangan wilayah kawasan perbatasan. Selain itu hal yang terpenting lainnya yaitu menyadarkan masyarakat Indonesia mengenai ini semua, baik melalui pendidikan atau sosialisasi secara langsung ke masyarakat mengenai Wawasan Nusantara dimana telah diterima dan juga diakui sebagai pandangan resmi yang dianut oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara ini tidak hanya melihat Negara Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan berdasarkan prinsip pulau demi pulau, melainkan suatu negara kepulauan yang mempunyai kebulatan teritorial termasuk laut dan selat yang berada di dalam garis perbatasan yang telah ditentukan. Azas ‘Negara Kepulauan’ resmi diumumkan lewat Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Pengembangan konsepsi negara maritim bertujuan sebagai upaya peningkatan kemampuan bangsa kita menjadi bangsa yang modern dan mandiri dalam teknologi kelautan dan kedirgantaraan di mana berguna untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini, sehingga tidak perlu lagi takut akan persaingan pasar bebas pada tahun 2015.
Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Sunali Agus Eko Purnomo
