dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Bekasi Barat. Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu mengatakan, perlunya pengawasan atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dihadapan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Se-Kota Bekasi. Ia meminta semua kepala UPTD Dinas Pendidikan Se-Kota Bekasi memberikan perhatian kusus teradap pengelolaan dana BOS. Pengelolaan secara profesional menjadi hal terpenting untuk menghilangkan kebocoran anggaran.
Wakil Walikota yang juga kader PKS ini menjelaskan, dengan pengelolaan yang baik dana BOS bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengatasi persoalan pembiayaan pendidikan pada anak-anak kurang mampu. Untuk itu, lanjut Syaikhu, semua pihak harus mengikuti asas dalam penggunaan laporan.
“Selain peruntukan yang tepat sesuai dengan Permendikbud juga harus memiliki kemampuan yang baik dalam menyusun laporan penggunaan dana BOS. Sehingga dana yang digunakan akuntabel,” kata Syaikhu, Rabu (4/2).
Syaikhu yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Rudi Sabarudin menyampaikan, bahwa laporan keuangan penggunaan dana BOS yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, provinsi dan kota harus tertib administrasinya.
Menurutnya Waki Ketua DPW PKS Jabar ini, hal baik mengenai penerapan sistem pelaporan telah mulai diterapkan Dinas Pendidikan Kota Bekasi melalui UPTD Dinas Pendidikan Bantar Gebang. Dengan sosialisasi penerapan sistem aplikasi pelaporan dana BOS berbasis sistem aplikasi teknologi.
Sosialisasi tersebut, masih kata Syakhu, telah diberikan kepada sejumlah kepala sekolah dan bendahara sekolah se-kecamatan Bantar Gebang dan menghadirkan konsultan aplikasi tersebut. “Secara teknis penginputan laporan disosialisaikan, kita ingin kesepahaman untuk perbaikan kedepan,” ujar Syaikhu.
Untuk itu, ia berharap semoga ke depan seluruh sekolah diberi pemahaman aplikasi pelaporan dana BOS untuk menuju tertib administrasi di Dinas Pendidikan.
“Ini harapan Bapak Walikota Bekasi Dr Rahmat Effendi dan saya. Semoga aplikasi ini bisa disosialisaikan kesemua bendahara dan kepala sekolah agar sistem pelaporan pertanggungjawaban dana BOS bisa lebih baik dan jauh dari penyelewengan. Apalagi dana untuk sektor Pendidikan sebanyak 40 persen dari APBD,” pungkas Syaikhu. (bekasikota/abr/dakwatuna)
Redaktur: Abdul Rohim
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Abdul Rohim
