Muhammadiyah: Dirjen Bimas Islam Jangan Asal Bicara Soal Penghapusan UU Penodaan Agama

dakwatuna.com – Jakarta. Bendahara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengkritisi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Machasin atas pernyataannya yang mengatakan pemerintah siap mencabut UU penodaan agama.

Sebagai bagian dari pemerintahan, Machasin seharusnya tidak mengatakan demikian. Anwar menegaskan, jika pernyataan Machasin merupakan pendapat pribadi maka diperbolehkan.

“Kalau pendapat pribadi boleh, tapi ini kan mengatasnamakan pemerintah,” kata Anwar sebagaimana yang dikutip dari ROL, Ahad (23/11). Menurutnya, tindakan yang dilakukan Muchasin itu salah besar.

Anwar menambahkan, tidak seharusnya Dirjen mengatakan ke media seperti itu. Machasin harus berbicara sesuai dengan instruksi atasannya, Menteri Agama dan Presiden.

“Lah, Menagnya aja lagi mencoba diskusikan, kok dia sudah memutuskan?” ungkap Anwar.

Untuk mencabut UU itu, lanjut Anawar tidaklah mudah. semua itu harus sesuai dengan inisiatif pemerintah seperti presiden. Setelah presiden, kata Anwar, permohonan penghapusan UU itu akan diproses di DPR.

Lagipula, ujar Anwar, masalah UU penodaan agama sudah selesai dibicarakan. Menurutnya, ini sudah dibicarakan saat 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, UU ini tetap dipertahankan.

Anwar mencurigai tindakan yang dilakukan Machasin tersebut. “Dia kemungkinan kepanjangan corong,” kata Anwar. Menurutnya, Muchasin bisa saja menjadi bagian Amnesty International (AI), yang membawa aspirasi AI ke pemerintahan.

Diketahui, sebelumnya Amnesty International telah melakukan seminar dan membahas Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam seminar itu, AI meminta pemerintah untuk menghapus UU penodaan agama. Menurut AI, ini tidak sesuai dengan konsep HAM yang ada di dunia. (rol/abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

(2 votes, average: 9.00 out of 5)

Loading...

Tentang Abdul Rohim

Seorang suami dan ayah

@doeloiem