dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Amnesty International meminta pemerintah Indonesia agar menghapus Undang-Undang Penodaab Agama No 5 Tahun 1969. Sontak hal ini mengundang penolakan dari banyak pihak. Diantaranya dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengatakan, jika UU Penodaan Agama dihapus, maka Indonesia dinilai akan semakin kacau.
“Mereka tidak menginginkan tegaknya suatu kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai,” kata Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas saat dihubungi pada Jum’at (21/11).
Anwar menjelaskan, jika itu benar-benar terjadi, maka akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena dia berpendapat, setiap agama memiliki ajaran pokok. Jika ada pihak-pihak yang menodai agama yang dianut seseorang, maka sama saja merendahkan dan menghina agama.
“Ini berarti menghina pengikut dari agama itu juga,” ujarnya. Dia menilai, inilah tujuan dari UU tersebut dan bertujuan agar tidak terjadi kekacauan karena penghinaan dan pelecehan terhadap ajaran tersebut.
“Kami rasa apabila ada yang meminta UU ini dihapus berarti mereka telah membolehkan penyimpangan agama terjadi,” ujar Anwar. Ini berarti, lanjutnya, mereka (Amnesty Interntional, red) telah mendukung perbuatan yang merusak dan menodai ajaran dari agama.
Terkait permintaan Amnesty International, Muhammadiyyah menyatakan menolak keras permintaan pihak ini. Muhammadiyah akan berjuang keras untuk mempertahankan UU penodaan agama ini. (ROL/abr/dakwatuna)
Redaktur: Abdul Rohim
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Abdul Rohim
