Home / Berita / Nasional / Ledia Hanifa Desak Presiden Tanggap Darurat Kekerasan Anak dan Human Trafficking

Ledia Hanifa Desak Presiden Tanggap Darurat Kekerasan Anak dan Human Trafficking

Anggota DPR-RI, dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa (inet)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa (inet)

dakwatuna.com – Jakarta. Meski pemerintahan berganti, banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan dan tak bisa menanti kegaduhan politik mereda. Kondisi darurat kekerasan seksual yang menimpa anak, misalnya, tidak boleh terabaikan karena menunggu sistem kerja baru dari pemerintahan yang baru. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII. Ledia Hanifa Amalia usai melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VIII DPR RI dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polda Metro Jaya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat, Komisi Nasional Perlindungan Anak, serta Aliansi Menolak Perdagangan Orang NTT (Ampera NTT) yang mengambil agenda “Menyikapi kasus-kasus kekerasan pada perempuan, pelecehan seksual terhadap anak dan human trafficking”.

Dalam RDPU yang berlangsung Rabu (12/11) terungkap, bagaimana kondisi darurat kekerasan seksual pada anak dan perempuan belum juga mereda. Selain kehebohan kejahatan kekerasan seksual pada anak TK yang terungkap awal tahun, kasus human trafficking atau perdagangan orang yang berdalih pemberian lapangan pekerjaan tetapi berujung pada belitan prostitusi terus saja bermunculan memakan korban sebagian besar perempuan dan anak.

Dalam beberapa bulan terakhir, saat fokus masyarakat terarah pada keriuhan situasi politik paska Pemilu Legislatif dan Pilpres, perdagangan anak berujung prostitusi ditemukan terjadi di berbagai wilayah diantaranya Aceh, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, dan Jakarta.

Kabar perdagangan orang terkini dari Jakarta terkuak saat KPAI bersama penegak hukum menggerebek wilayah remang-remang di Kalijodo, Jakarta Barat dan menemukan korban 24 perempuan, sebagian masih berusia di bawah 18 tahun, asal Jawa Barat untuk dijadikan pekerja seks.

Ledia Hanifa mengingatkan, upaya mengatasi kejadian kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual dan human trafficking harus dilakukan lintas sektoral dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama.

“Selain persoalan hukum tentang bagaimana kesigapan aparat menyelidiki, membongkar, menangkap pelaku kejahatan hingga terjadinya proses persidangan, juga ada masalah perlindungan saksi korban, pemulihan fisik dan psikis korban, serta bagaimana memutus mata rantai perdagangan orang yang seringkali melibatkan faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, rapuhnya ketahanan keluarga serta lemahnya nilai-nilai agama dan moral,” kata anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jabar I.

Pada pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono-red), telah dibentuk gugus tugas penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bawah Menko Kesra dengan ketua hariannya menjadi tanggung jawab Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka Ledia pun berharap gugus tugas semacam ini tetap menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo.

“Presiden harus tanggap soal darurat kekerasan pada anak dan human trafficking ini. Sebab ini merupakan persoalan genting yang tak bisa ditunda penyelesaiannya. Membangun sistem lintas sektoral untuk mengatasinya harus menjadi prioritas dalam, katakanlah, agenda Presiden di 100 hari pertama,” pungkasnya. (abr/dakwatuna)

About these ads

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 9,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Abdul Rohim
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Ilustrasi. (inet)

Cara Rasulullah Mencegah Anak Muda Berzina

Organization