Home / Berita / Nasional / Mengapa Tiongkok, Amerika dan Rusia Bancakan Maritim Jokowi?

Mengapa Tiongkok, Amerika dan Rusia Bancakan Maritim Jokowi?

Direktur Indonesia Maritime Institute, Dr Paonganan. (twitter)
Direktur Indonesia Maritime Institute, Dr Paonganan. (twitter)

dakwatuna.com – Jakarta. Pakar Maritim Indonesia, Dr Y Paonganan mengkritisi pemaparan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di forum APEC tentang sikapnya yang dinilai telah memberi peluang besar kepada negara-negara raksasa seperti Tiongkok, Rusia dan Amerika Serikat (AS) untuk terlibat dalam pembangunan maritim RI. Dia mengatakan, hal itu sama saja ibarat pintu dan jendela rumah dibiarkan terbuka.

“Sekian lama negara2 lain ingin menguasai laut RI tapi kesulitan dgn UNCLOS dan Hukum Laut Internasional, sekarang dibuka lebar. Deklarasi Djuanda telah memagari lautan RI, sekarang pagar itu seakan dikoyak-koyak orang yang tdk paham maritim,” kicau Direktur Indonesia Maritime Institute itu dengan akun Twitter @ypaonganan, Rabu (12/11).

Menurutnya, hal ini yang sangat dia khawatirkan sejak awal Presiden Jokowi membahas masalah maritim. “Songong bicara poros maritim, lalu tdk paham PETA NKRI, yang ada,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, sekarang negara-negara raksasa seperti Tiongkok, Rusia dan AS baru bisa secara terang-terangan siap membantu pembangunan maritim RI, karena menurutnya, pada pemerintahan sebelumnya hal itu sangat eksklusif. Dia juga mengatakan, jika tidak ada deklarasi Djuanda, akan sangat mudah pihak asing untuk masuk ke Indonesia.

“Tanpa pagar Deklarasi Djuanda, NKRI ibarat savana berumput hijau lalu segerombolan kerbau berebut makan rumput2 itu,” lanjutnya.

Dia menambahkan, dengan tidak adanya pemahaman yang baik tentang kemaritiman Indonesia, Jokowi dinilai sama saja membiarkan pihak asing berlomba-lomba menguasai Indonesia.

“Pemahaman geostrategi, geopolitik dan geoekonomi cetek lalu bicara maritim, sama dgn membiarkan rampok menghabisi isi brankasmu, paham!!” tegasnya.

Paonganan juga mengungkapkan mengapa selama ini batas maritim RI dengan negara tetangga begitu sulit dibereskan. “krn mrk tdk mau pagar NKRI berdiri dgn kokoh, paham!!! Menyedihkanm maaf terpaksa saya harus ungkap ini, saya tidak rela pagar NKRI yang dibangun Djuanda terkoyak dan roboh hanya dlm sehari semalam (oleh Jokowi, diobral di Forum APEC -red),” imbuhnya.

Saat ini, lanjut Paonganan, Australia dan AS ingin sekali membuka Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) barat-timur melintasi Laut Jawa, tapi Indonesia tegas menolak. “untuk apa (Australi-AS ngotot)? Supaya bablasssssss,” tambahnya.

ALKI Barat-Timur, menurutnya sangat riskan jika dibuka, dia menilai, jika ALKI Barat-Timur dibuka, maka sama saja dengan memberi akses kamar pribadi ke tetangga.

“bisa2 bini kau dicolong…!!!” kicaunya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia akan dikuasai jika negara-negara asing dapat menguasai laut Indonesia. Dia menyontohkan, bagaimana belanda bisa menjajah Indonesia sekian abad karena Belanda berhasil menguasai lautan Indoensia, sedangkan warga pribumi saat ini dipaksa tetap di daratan.

Dia juga mengingatkan bagaimana Djuanda dan timnya saat itu berjuang di PBB sekian tahun untuk membangun pagar berupa deklarasi Djuanda.

“Lalu hanya dalam sehari kalian mau robohkan!! Paling tidak saya sudah sampaikan ke kelian kondisi realistik dan kekuatiran saya. Saya berharap kekuatiran saya ini tdk terjadi…. Tuhan jaga NKRI.!!” ujarnya.

Selain itu, Paonganan juga kembali mengingatkan tentang kisah lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan. “Apa kalian tahu cerita di kamar, lepasnya Sipadan dan Ligitan….? krn PM Malaysia tahu bagaimana menaklukkan raja jawa…paham..!!!” tambahnya.

Sipadan dan Ligitan, lanjut Paonganan, lepas karena Soeharto menyetujui kasus sengketa dibawa ke Mahkamah Internasional (MI).

“Awalnya Soeharto juga tdk mau kasus itu dibawa ke mahkamah intenasional, lalu setelah pertemuan dgn PM malaysia wkt itu, beliau pun setujui. Dari sumber/saksi sejarah kejadian itu katakan “PM malaysia rupanya tahu memperlakukan raja jawa” apa maksudnya…silahkan interpretasi.!!” ujarnya.

Paonganan juga mengatakan, penyebab lepasnya Sipadan dan Ligitan karena bukti pendukung sesuai hukum internasional Indonesai kalah dari malaysia, dan itu sudah dipresidksi.

“Akankah pagar Djuanda akan roboh karena negara2 raksasa yg ngincer laut kita juga udah dpt bocoran dari PM malaysia…?” tanyanya.

Habibie, lanjutnya, pernah mendeklarasikan Indonesia Benua Maritim, tapi menurutnya, Habibie tidak mengoyak pagar Djuanda. “Makanya panda (Tiongkok) dan paman gembul (AS) ga bisa kuasai laut kita,” tulisnya.

Mengakhiri kultwitnya, Dr Paonganan menuliskan puisi atas kekecewaannya terhadap sikap Presiden Jokowi di forum APEC tentang kemaritiman Indonesia.

Lautan Indonesia terancam tak biru lagi……

Ketika lautan bergelora, bersiaplah panggil nenek moyangmu…kau akan terseret hingga ke dasar palung dingin dan gelap….

Ketika lautan bergemuruh segeralah berteriak manggil Tuhanmu…. kau akan tertelungkup dalam rongga di dasar samudra…

Ketika lautan memutih, segeralah kau mendaki tembok cina… hempasannya akan menjangkaumu sebelum kau sampai di puncak….

Sebelum murka laut datang, segeralah berkemas….jika tidak, maka kepiting2 laut akan mencabik2 dagingmu, sisakan tulang belulang….

Diketahui, deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional. (twitter/wikipedia/abr/dakwatuna)

About these ads

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (59 votes, average: 9,36 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Abdul Rohim
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Jazuli Juwaini, Anggota Komisi I DPR RI.

DPR: Indonesia Memiliki Modal Kuat untuk Selesaikan Konflik Rohingya