Home / Narasi Islam / Ekonomi / Mencari Jati Diri Pengusaha Muslim Sejati

Mencari Jati Diri Pengusaha Muslim Sejati

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (robbaniyyun.com)
Ilustrasi. (robbaniyyun.com)

dakwatuna.com Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar dunia yang tengah menjadi sorotan. Sebagai negara yang juga salah satu negara terbesar demokrasi, tengah tumbuh di dalamnya sebuah potret hierarki societal masyarakat yang lazim disebut dengan: kelas menengah.

Menurut Bank Dunia, pada 2003 jumlah kelas menengah di Indonesia hanya mencapai angka 37,7% dari populasi. Tercatat hingga 2012 jumlah kelas menengah di Indonesia sudah mencapai 56,5% dari 237 juta populasi Indonesia. Artinya, sekitar 134 juta masyarakat kini masuk kategori kelas menengah. Proyeksi yang lebih moderat dikeluarkan oleh BCG berdasar pada data BPS, mereka menghitung hanya 74 juta penduduk yang layak digolongkan sebagai ‘kelas menengah’, lalu tumbuh cepat menjadi 141 juta orang pada 2020.

Secara umum, tidak ada definisi kelas menengah yang baku. Setiap badan dan peneliti memiliki versinya sendiri-sendiri mengenai definisi kelas menengah. Weberian misalnya, memandang bahwa kelompok kelas menengah adalah segmen masyarakat yang berada di antara kelas pekerja dan kelas atas. Keberadaan kelas menengah biasanya diidentifikasikan berdasarkan 4 karakteristik sebagai berikut:

  1. Pencapaian pendidikan tersier yakni yang merepresentasikan kelompok masyarakat terdidik dan menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi
  2. Memiliki kualifikasi professional dan afiliasi pekerjaan berdasarkan profesi
  3. Merepresentasikan gaya hidup yang independen dan cenderung borjuis
  4. Memiiki kesadaran politik yang tereflesikan dalam perilaku dan kecenderungan politik afiliatif dan asosiatif (social and political networking)

Yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan dividen demografi, yaitu situasi di mana penduduk berusia muda dan produktif (15-65 tahun) akan menjadi mayoritas selama dua dekade ke depan. Dividen demografi dan pertumbuhan kelas menengah adalah dua faktor utama yang menentukan kemajuan ekonomi Indonesia.

Ahmad Dzakirin dalam bukunya “Kebangkitan Pos Islamisme”, menulis bahwa dalam masyarakat kapitalis, jumlah dan segmentasi kelas menengah yang besar akan berkorelasi erat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesadaran (independensi) politik. Kualifikasi akademis dan professional menjadikan mereka tidak terlalu mengandalkan peran Negara, sementara di sektor politik, keputusan afiliasi dan dukungan yang diberikannya sepenuhnya berdasarkan keputusan yang bersifat rasional, pragmatis, dan utilitarian.

Meski demikian, tumbuhnya kelas menengah bukannya tanpa resiko. Menurut Goris Mustaqim, seorang social entrepreneur muda, sekurangnya ada 2 hal yang berpotensi negatif di tengah euphoria kelas menengah, yang disebut dengan istilah; Middle Class Trap. Keraguan pertama adalah, basis dari prediksi tersebut selalu didominasi oleh jumlah pertumbuhan kelas menengah, kenaikan pendapatan, dan betapa besar potensi pasar dalam negeri. Dengan kata lain laporan tersebut terlalu bertumpu pada perilaku konsumsi. Hal ini mirip dengan pertanyaan; kuantitas atau kualitas? Kelas menengah Indonesia termasuk paling besar di dunia karena jumlah penduduknya besar, dengan kata lain jumlah penduduk yang belum sejahtera atau tergolong kelas bawahnya pun besar.

Keraguan kedua, lalu apakah benar kelas menengah ini akan berkontribusi terhadap cita-cita bersama untuk kesejahteraan umum dan kemajuan bangsa ke depan? Untuk menjawab ini kita mesti meneliti lebih jauh karakteristik dari kelas menengah Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) berkali-kali merekam bahwa peningkatan pendapatan seringkali diikuti dengan peningkatan konsumsi.

Rata-rata 60-70% penghasilan dari kelas dengan minimal pendapatan sebesar US$2 sampai US$20 dihabiskan untuk kebutuhan hidup harian, transportasi, dan sebagainya. Tengok juga struktur ekonomi kota-kota besar, tempat di mana mayoritas kelas menengah tinggal, sesuai berita di Kompas pada Mei, “Ketimpangan Ekonomi Semakin Lebar”, 70% struktur Ekonomi beberapa kota besar didominasi oleh sektor tersier seperti perdagangan, jasa, keuangan, dan angkutan. Dengan profil seperti itu belumlah layak mengatakan bahwa kelas menengah kita adalah kelas menengah produktif (productive class), namun baru sekadar menyandang “consuming class”.

Potensi dan resiko ini jelas perlu dimaintain sedemikian rupa, tidak hanya oleh pemerintah, tapi menuntut peran nyata semua pihak termasuk warga muslim sendiri.

Institusionalisasi Ekonomi Muslim

Tumbuhnya kelas menengah Indonesia yang mayoritas muslim ini sayangnya tidak atau tepatnya belum diikuti dengan bertambahnya peranan umat Islam dalam pengambilan keputusan–keputusan ekonomi. Hal ini tentu patut dicermati secara mendalam. Umat Islam sejauh ini masih menjadi objek produk yang besar secara pasar, namun marjinal secara peran. Walhasil, hanya menjadi “consuming object”, padahal jika bisa dimanfaatkan dengan baik, aset kuantitas dan purchasing parity umat Islam di Indonesia tidak main–main.

Kredo umum yang berkembang di kalangan umat Islam adalah berlawanannya konsep keduniaan dan ukhrawi. Banyak dari kaum muslimin yang khawatir masuknya seseorang ke dunia bisnis sekaligus melunturnya kehidupan ukhrawinya.

Yang perlu diketahui, sesungguhnya pada tataran bisnis tidak ada sekat ideologis. Mengacu kepada pendapat Michael Thurmann saat merujuk sosok pembaharu Kristen, para pebisnis berbasis ideologis bisa menjadi seorang penganut agama yang taat, juga menjadi pebisnis yang pragmatis dan rasional. Langkah ini sebetulnya sangat menguntungkan pebisnis muslim yang bisa terus berkembang tanpa harus kehilangan DNA keislamannya.

Menanti Neo Sarikat Islam?

Adalah H. Samanhudi, seorang yang jengah dengan keadaan ekonomi rakyat pada masa kolonial. Monopoli pedagang Cina dalam penjualan bahan baku dirasakan oleh pengusaha batik Indonesia di Solo sangat merugikan. Pedagang Cina seringkali mempermainkan harga, yaitu dengan menjual bahan tersebut sedikit demi sedikit. Keadaan itu mendorong beliau mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1911. Peran Sarekat Dagang Islam berubah perlahan menuju haluan politik, berganti dari HOS Tjokroaminoto kemudian H Agus Salim yang akhirnya mendirikan Barisan Penyadar sebagai respon terjadinya infiltrasi kaum sosialis di tubuh organisasi. SDI yang kemudian beberapa kali berubah nama dan bahkan haluan itu memang tidak berumur panjang. Namun tidak bisa disangkal jika peran SDI pada masa itu pernah menjadi harapan baru warga pribumi di tengah himpitan kesulitan ekonomi, marjinalisasi peran oleh penjajah Belanda dan pedagang Cina yang memonopoli. Spirit pembelaan dan mobilisasi seperti yang dilakukan SDI inilah yang seharusnya hadir pada saat sekarang di mana potensi ummat Islam kembali muncul.

Pada masa ini, dalam skala yang mikro kita bisa melihat pergerakan–pergerakan ekonomi umat Islam yang berbasis kerakyatan. Yang terbaru adalah pesantren Sidogiri, di Pasuruan Jawa Timur. Menurut laporan situs resmi www.nu.or.id, asset BMT di Pesantren Sidogiri tumbuh pesat hingga mencapai 1 Triliun pada tahun 2014. Tak luput, adalah peran BMT yang menurut ketua umum DPP Perhimpunan BMT pada tahun 2012 aset 3900 BMT yang tergabung dan melapor adalah sebanyak 3,5 triliun.

Badan–badan ekonomi ini tentu saja telah berperan begitu banyak dalam sendi ekonomi Indonesia, menyentuh langsung relung kebutuhan masyarakat. Yang patut kita pikirkan bersama adalah mencari multiplier factor atau faktor pengali sehingga kapitalisasi potensi ekonomi ini bisa terwujud langsung dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum, dan umat Islam secara khusus. Alangkah baiknya jika kapitalisasi ini digagas dalam sebuah wadah pemersatu yang memungkinkan terciptanya kekuatan ekonomi baru sebagai penyeimbang di Indonesia.

Peran Pengusaha Muslim

Telah sejak lama Barat selalu digambarkan “meloncat” dari abad pertengahan (Dark Age) menuju abad pencerahan (Renaissance). Dalam tempo yang singkat, Barat digambarkan berhasil bangkit dari era kebodohan menuju masa penuh penemuan tanpa bantuan siapa-siapa. Sebaliknya, dalam 200 tahun terakhir, Islam digambarkan ada pada masa kegelapan dan ketertinggalan dalam banyak aspek; pendidikan, ekonomi, budaya dan lainnya. Masalah terbesar umat kita saat ini adalah mental inferior, mental merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Mental ini pula yang menyebabkan begitu absennya peran pengusaha muslim terhadap kepentingan–kepentingan umat. Pengusaha UMKM, kelas menengah yang merupakan mayoritas penopang ekonomi nasional, laksana buih yang tercerai berai terkena ombak.

Sudah saatnya agenda yang mencerminkan kepentingan universal seperti keadilan, pembelaan terhadap yang lemah dan pemberantasan terhadap kejahatan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi diemban oleh pengusaha-pengusaha muslim yang diharapkan muncul dan menjadi pemersatu umat Islam di tengah euphoria ekonomi negeri kita.

Jika kita satukan visi, menilik kegemilangan sejarah berjayanya ekonomi umat Islam di masa lalu, tidak ada yang mustahil bukan?

 

About these ads

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Wakil ketua Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia wilayah DKI Jakarta.

Lihat Juga

Ilustrasi. (inet)

Pejabat Non-Muslim Pada Zaman Al-Mu’tadhid Billah