Home / Berita / Nasional / Mendagri Kabinet Jokowi-JK Persilakan Kosongkan Kolom Agama di KTP

Mendagri Kabinet Jokowi-JK Persilakan Kosongkan Kolom Agama di KTP

Menteri Dalam Negeri Kabinet Jokowi-JK,  Tjahjo Kumolo, dari PDIP. (merdeka.com)
Menteri Dalam Negeri Kabinet Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, dari PDIP. (merdeka.com)

dakwatuna.com Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan warga Negara Indonesia (WNI) penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh Pemerintah boleh mengosongi kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP atau KTP-el).

“Itu kepercayaan, sementara kosong, sedang dinegosiasikan. Kami akan segera ketemu Menteri Agama untuk membahas ini.  Pemerintah tidak ingin ikut campur pada WNI  yang memeluk keyakinannya sepanjang itu tidak menyesatkan dan mengganggu ketertiban umum,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Kamis (6/11/2014), sebagaimana dilansir Kantor Berita Antara.

Dengan demikian, artinya WNI pemeluk keyakinan seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan dan Malim, namun di KTP tertera sebagai salah satu penganut agama resmi boleh mengoreksi kolom agama mereka.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam KTP-el adalah agama resmi yang diakui Pemerintah.

Sehingga, untuk mengisi kolom agama dengan keyakinan memerlukan waktu untuk melakukan perubahan atas UU tersebut.

“Dalam Undang-undang jelas ada enam agama yang boleh dicantumkan dalam e-KTP atau KTP-el, sehingga kalau ingin ditambah akan memerlukan waktu untuk mengubahnya.  Tapi kalau mereka mau mengkosongkan kolom itu ya tidak masalah,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman mengatakan pihaknya sudah mendiskusikannya dengan kelompok agama mengenai kolom keyakinan tersebut.

“Kami sudah pernah membahasnya dengan MUI dan NU serta diundang oleh Wantimpres. Memang ada perdebatan yang di satu pihak mengatakan semua boleh dicantumkan, tetapi sebagian besar menyatakan Negara berhak melakukan pembatasan agama yang bisa didaftarkan.  Sehingga, kesepakatannya adalah dalam kolom agama di KTP hanya untuk agama yang sudah diakui,” jelas Irman.

Berdasarkan penelusuran redaksi dakwatuna, UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memang mengakomodasi pengosongan kolom agama tersebut. Di pasal 64 ayat 5 pada UU tersebut menyatakan, “Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.” (Antara/dakwatuna/hdn)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (6 votes, average: 8,33 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

  • silahkan coret dari daftar WNI

  • Guest

    hati-hati, liberalisasi menghalalkan segala cara

Lihat Juga

Pernyataan Sikap PP IKADI Tentang Aksi Damai Mengawal Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI