Home / Berita / Nasional / Luncurkan KIS, Jokowi Abaikan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Luncurkan KIS, Jokowi Abaikan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Contoh Kartu Indonesia Sehat. (metrotvnews)
Contoh Kartu Indonesia Sehat. (metrotvnews)

dakwatuna.com – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap telah mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ketika meluncurkan program kartu Indonesia Sehat (KIS).

Hal ini dikatakan oleh Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Assokawati, di Jakarta, Kamis (6/11). Menurutnya, Meski KIS dibuat untuk tujuan baik, namun ada aspek hukum yang diabaikan Jokowi.

“Dengan diluncurkannya (KIS) maka pemerintahan yang baik terabaikan oleh Presiden Jokowi,” kata Okky seperti yang dilansir dari Republika, Kamis (6/11).

Program KIS, ujar Okky, seharusnya Presiden Jokowi tidak buru-buru mengeluarkan program KIS sebelum ada payung hukum. “Pemerintah perlu segera membuat manual dan payung hukumnya,” ujarnya.

Okky berpendapat, Presiden Jokowi semestinya mempersiapkan terlebih dahulu infrastruktur administrasi program KIS. “Misalnya dengan mensosialisasikan lebih dulu bahwa penerima bantuan iuran KIS sama dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Dengan begitu, lanjut Okky, pemerintah cukup mengganti nomenklatur sembari menyempurnaan pelayanan kesehatan di BPJS yang masih bermasalah. “Seperti antrian yang panjang, honor tenaga medis, ataupun obat-obatan, dan tempat tidur,” tututnya.

Selain itu, Jokowi hingga saat ini dinilai belum memberikan kejelasan bagaimana proses tender pengadaan KIS. Sehingga, lanjut Okky, terkesan terburu-buru. “Euphoria perlu disudahi. Sekarang waktunya kabinet kerja untuk kerja, kerja, kerja,” ujarnya

Lebih lanjut Okky juga menambahkan, dengan adanya KIS maka akan timbul potensi konflik antara pengguna BPJS Kesehatan dengan KIS. Sebab kualitas layanan keduanya berbeda. Misalnya soal pemberlakukan KIS yang bisa digunakan di seluruh daerah sedankan BPJS Kesehatan tidak.

“Dapat terjadi timbulnya masalah diskriminasi antara pemegang KIS dengan kartu BPJS Kesehatan,” katanya.

Pada akhirnya pemeritah harus mendapat persetujuan dari DPR untuk penganggaran program KIS. Sebab program KIS tidak tercantum dalam mata anggaran APBN 2014 maupun 2015.

“Bukan berarti KIS tidak baik. Hanya saja saya mengingatkan agar semua program dilakukan dengan prinsip pemerintahan yang baik,” ujar Okky. (esm/ROL/abr/dakwatuna)

About these ads

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Abdul Rohim
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Mohammad Natsir

Jas Bertambal; Mohammad Natsir, Mencintai Indonesia, Dicintai Negeri Asing

Organization