Home / Berita / Internasional / Afrika / Partai Oposisi di Sudan Boikot Pemilu dan Dialog Nasional

Partai Oposisi di Sudan Boikot Pemilu dan Dialog Nasional

Ibrahim Syaikh, Ketua Partai Muktamar (islammemo.cc)
Ibrahim Syaikh, Ketua Partai Muktamar (islammemo.cc)

dakwatuna.com – Khourtum. Ketua Partai Muktamar Sudan, Ibrahim Syaikh pada hari Ahad (2/11/2014) kemarin mengatakan, partainya akan memboikot pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Hal ini dikarenakan, iklim politik yang mengekang kebebasan, tidak mengizinkan tercapainya pemilu yang adil, karena ini akan mengurangi kredibilitas dari pemilu itu sendiri.

Partai Muktamar Sudan merupakan organisasi politik pertama yang menyatakan diri akan memboikot pelaksanaan pemilu pada April 2015 mendatang.

Keputusan partai terhadap pemboikotan pemilu ini terkait dengan sikap partai pemerintah saat ini yang menunjuk presiden Sudan, Umar Hasan Al-Basyir sebagai calon presiden mereka, melanjutkan jabatannya sebagai presiden Sudan yang sudah diemban sejak 25 tahun silam.

Ibrahim, ketua partai yang pada hari Ahad kemarin dicekal tidak boleh melakukan perjalan keluar negeri ini juga menagtakan, partainya menutup pintu dialog nasional yang diusulkan presiden Umar Basyir pada bulan Januari mendatang. Semula akan digelar dialog pembuka pada hari Ahad kemarin, namun dibatalkan karena banyaknya kubu oposisi yang tidak hadir.

Syaikh Ibrahim baru saja dilepaskan dari penjara oleh pemerintah berkuasa pada bulan September lalu, setelah 3 bulan mendekam di dalam penjara dengan tuduhan mengkritik pihak keamanan dan intelijen Sudan dan menuduhnya bekerjasama dalam melakukan penindasan terhadap warga Sudan di propinsi Darfur, Sudan bagian Barat.

Ibrahim mengatakan bahwa dirinya dilarang untuk melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab dari Khourtum pada hari Ahad pagi kemarin (2/11/2014). Ia juga mengakui dirinya masuk ke dalam orang yang dicekal untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Ketua dari partai Oposisi ini kemudian menentang tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hak warga untuk berpergian.

Presiden Sudan, Umar Basyir mengagendakan pada bulan Januari mendatang, mengkaji ulang terhadap undang-undang di pemerintahan dengan menyertakan partai-partai oposisi dan dilanjutkan dengan dialog nasional. (msy/imo/dakwatuna)

About these ads

Redaktur: M Syarief

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

M Syarief
Alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

Lihat Juga

Sudan Siap Mulai Tambang Emas 46 Ribu Ton