Home / Berita / Nasional / Demokrasi di Indonesia Jadi Rujukan Negara Lain

Demokrasi di Indonesia Jadi Rujukan Negara Lain

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Fikri Faqih (pks.or.id)
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Fikri Faqih (pks.or.id)

dakwatuna.com – Semarang.  Selama kurun waktu delapan bulan terakhir, Indonesia dianggap telah sukses menggelar pesta demokrasi dengan sangat meriah, demokratis dan menghasilkan produk demokrasi yang diharapkan menjadi awal dari kematangan demokrasi Indonesia.

Pesta demokrasi Indonesia dimulai dari Pemilihan Umum Legislatif (pileg) April lalu, lalu berlanjut di Pemilihan Presiden (Pilpres) di bulan Juli, kemudian pelantikan Presiden disertai transisi demokrasi pada 20 Oktober lalu, semuanya berjalan dengan baik dan menggembirakan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun menyebut bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan kematangan dan kedewasaan. Meski akhir-akhir ini acapkali diperlihatkan peristiwa politik yang mencengangkan, seperti DPR tandingan hingga membanting meja. Namun secara umum, PKS menyebut demokrasi Indonesia kian matang.

“Pelaksanaan demokrasi Indonesia disanjung tinggi negeri lain dan jadi rujukan dan sumber pembelajaran bagi mereka,” kata Abdul Fikri, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, dalam akun Twitter @FikriFaqih, baru – baru ini.

Fikri kemudian menerangkan bahwa Demokrasi dipilih karena disana ada kebersamaan, sehingga hal ini dipastikan sesuai dengan sejarah kemerdekaan Indonesia, yakni berjuang bersama dan gotong royong. “Jadi kita memilih demokrasi sebaga jalan hidup bukan karena alasan akademis, ini memang ruh bangsa kita, demokrasi yang khas ya kebersamaan,” lanjutnya.

Menurut pria yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan sejak 1998 ini, format demokrasi di Indonesia akan terus mengalami perkembangan, dikarenakan Indonesia terus belajar, model demokrasi spserti apa yang memang pas untuk dijalankan oleh negeri yang beragam etnis, suku, agama.

“Demokrasi kita tidak tunduk pada teori – teori yang berkembang, apalagi pada teori yang hanya diambil mentah-mentah dari luar sana,” kata Fikri. Demokrasi di Indonesia, menurut Fikri, sedang tumbuh dan belajar sesuai karakteristik bangsa, bukan untuk tunduk pada teori-teori bangsa lain.

“Kita tentu terus mengevaluasi, apa yang kurang dari demokrasi yang kita yakini sebagai jalan hidup berbangsa, kita ini merdeka dengan keringat sendiri, bukan dengan pemberian bangsa lain, apalagi kemerdekaan kita bukan hasil teori/penelitian bangsa lain, jangan biarkan pengaruh globalisasi mencabut akar dan kultur bangsa kita yang beragam dan majemuk,” jelas kandidat Doktor Universitas Diponegoro itu.

Salah satu contohnya, imbuh Fikri, perubahan UU 5/1974 ke UU 22/1999 lalu menjadi UU 32/2004 merupakan best practice demokrasi dan pemerintahan di tingkat lokal. Dikatakan Fikri, evaluasi memang dilakukan kemendagri, namun masyarakat dan seluruh elemn bangsa juga wajib mengawasi, memberi masukan.

“Lalu bagaimana dgn UU Pilkada yg ramai itu??? Bila di tingkat nasional logika jumlah tetap digunakan maka begitulah praktek damai demokrasi kita, tanpa lupa proses musyawarah mufakat, bila ada satu pilihan maka tidak usah mengada-ada memunculkan opsi tambahan, karena bisa diambil kata mufakat, dan kemufakatan kita adalah praktek logika elektoral sbg solusi, faham demokrasi kita. Memilih dengan suara terbanyak,” pungkasnya.

About these ads

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Abdul Rohim
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal. (pks.id)

PKS Larang Anggotanya Gunakan Atribut Partai