Home / Berita / Nasional / Fadli Zon: Saya Tantang Jokowi, Berani enggak Terbitkan Perppu

Fadli Zon: Saya Tantang Jokowi, Berani enggak Terbitkan Perppu

Wakil Ketua DPR Fadli Zon.  (suara.com)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (suara.com)

dakwatuna.com –  Jakarta. Fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) meminta Presiden Joko Widodo agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap permintaan tersebut adalah sebuah tindakan konyol.

“Permintaan perppu itu lebih konyol lagi,” kata Fadli, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2014) dikutip dari tribunnews.com.

Fadli menjelaskan, tak ada alasan bagi Presiden Jokowi menerbitkan perppu tentang UU MD3. Selain tak ada alasan mendesak, penerbitan perppu itu juga bakal dianggap kental aroma politik.

Bagi Fadli, sikap fraksi yang tergabung dalam KIH sudah di luar batas. Ia menilai langkah politik yang diambil sangat salah kaprah dan membahayakan proses demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia.

“Saya tantang Jokowi berani enggak (keluarkan perppu)? Kalau bisa semena-mena begitu, bisa bubar negara ini,” ujarnya.

Seperti diberitakan, DPR terbelah. Pimpinan DPR, Rabu (29/10/2014), melakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR setelah melangsungkan empat kali sidang paripurna namun tidak ditemukan titik temu.. Lima Fraksi yang tergabung dalam KMP telah menyerahkan daftar nama untuk masing-masing komisi, sementara lima fraksi yang tergabung dalam KIH menolak dan memutuskan membentuk pimpinan tandingan.

Sampai kemarin malam, pimpinan DPR telah menetapkan pimpinan di sembilan komisi, yaitu Komisi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, dan X. Pemilihan dan penetapan pimpinan Komisi V dan XI baru akan dilakukan Kamis ini.

Pemilihan pimpinan alat kelengkapan ini hanya dihadiri lima fraksi, yaitu Golkar, Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Sementara itu, lima fraksi memboikot karena menolak pemilihan pimpinan dilakukan dengan sistem paket, bukan proporsional berdasarkan perolehan kursi. Mereka menolak sistem paket karena tidak akan mengakomodasi mereka di jajaran pimpinan alat kelengkapan.

Daftar nama anggota Fraksi PPP yang dijadikan dasar oleh pimpinan DPR juga dianggap bukan daftar nama yang sah. Kelima fraksi ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Hanura, dan PPP. Mereka pun mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR dan membuat pimpinan tandingan. (tribunnews/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Fadli Zon menilai sudah saatnya Jokowi Bersikap sebagai Presiden. (harianjambi.com)

Fadli Zon: Jokowi Harus Bersikap seperti Presiden, Bukan Menteri atau RT