Serapan Anggaran SKPD Rendah, Fraksi PKS Desak Pemprov Banten Lakukan Terobosan

dakwatuna.com – Serang. Menjelang pergantian tahun 2014-2015 ini, serapan anggaran oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten masih sangat rendah. Untuk itu, Anggota DPRD Banten akan melakukan evaluasi kegiatan di masing-masing SKPD.

Anggota Komisi IV DPRD Banten yang juga ketua Fraksi PKS Banten Miftahuddin mengatakan, akan segera melakukan evaluasi kegiatan yang ada di setiap dinas -dinas.
“Kenapa dinas penyerapanya anggaranya rendah, kami harus mengetahui alasanya, jadi langkah kami yaitu melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap dinas,” terang Miftah dalam rilis yang diterima Humas DPP PKS, Selasa (28/10) malam.

Diketahui, serapan anggaran di masing-masing SKPD sampai September 2014 rata-rata sebesar 48,39 persen atau Rp2,725 triliun dari total APBD Rp7,349 triliun. Ada 10 SKPD serapan anggarannya masih rendah, dua diantaranya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, dan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP).

Sedangkan delapan SKPD lainnya yang serapannya rendah yakni, DBMTR 8,73 persen atau Rp96,058 miliar dari total APBD Rp1,169 triliun, Biro Perlengkapan dan Aset 17,67 persen atau Rp24,471 miliar, dari total anggaran Rp141,3 miliar, Dinas Kesehatan serapanya 18,26 persen atau Rp23,352 miliar dari total Rp160,36 juta dan BKD 22,18 persen atau Rp7,859 miliar dari Rp42,856 miliar.

Terkait rendahnya penyerapan anggaran oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR), Miftah mendesak Plt Gubernur Banten Rano Karno harus berani membuat terobosan supaya Pembangunan di Banten bisa mengalami pertumbuhan yang pesat. “Dan semoga di tahun 2015 nanti anggaran daerah bisa terserap di masing–masing SKPD,” pungkasnya. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Abdul Rohim

Seorang suami dan ayah

@doeloiem