Home / Berita / Nasional / SK Menkumham Perkeruh Konflik Internal PPP

SK Menkumham Perkeruh Konflik Internal PPP

Yasona H Laoly, Menkumham Kabinet Kerja.  (merdeka.com)
Yasona H Laoly, Menkumham Kabinet Kerja. (merdeka.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Konflik Partai Persatuan Pembanguann (PPP) memasuki babak baru. Muktamar yang digelar Romahumuziy mendapat legalitas dari pemerintah. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terbit sehari setelah dilantik di Istana. Ada aroma politik di balik SK Yassona.

Rencana islah PPP melalui ajang Muktamar Islah pada 30 Oktober 2014 mendatang mulai buyar. Pemicunya, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP. Terdapat lima keputusan. Poin penting dari surat tersebut, muktamar yang digelar Romi sah dan diakui pemerintahan Joko Widodo.

Romahurmuziy yang dipilih secara aklamasi dalam Muktamar VIII di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014, mengklaim sejak putusan Menteri Hukum dan HAM maka secara definitif Ketua Umum PPP adalah dirinya. “Mulai hari ini DPP PPP hanya satu yaitu di bawah kepemimpinan Ketua Umum HM Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal H Aunur Rofik,” ujar Romi di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Romi juga menginstruksikan agar jajaran pengurus PPP dari ranting hingga DPP untuk tidak menghadiri muktamar yang diinisiasi oleh Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair. “Tidak menghadiri forum permusyawaratan nasional dalam bentuk apapun, termasuk yang menamakan dirinya muktamar pada tanggal 30 Okt-2 Nov 2014,” tegas Romi.

Terbitnya surat Menteri Yassona H Laoly, politisi PDI Perjuangan atas pengesahan struktur kepengurusan PPP versi Romahurmuziy memang mengejutkan. Informasi soal terbitnya SK Menkumham ini saat polemik siapa pimpinan fraksi yang sah pertama kali muncul dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (28/10/2014).

Dua versi pimpinan fraksi PPP di DPR RI yakni versi Capt. Epyardi Asda serta versi Hazrul Azwar sempat membuat ricuh suasana sidang paripurna yang berisi agenda tunggal yakni pengesahan nama-nama anggota fraksi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pimpinan Fraksi PPP versi Capt. Epiyardi Assda merujuk surat keputusan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Sedangkan Pimpinan fraksi PPP versi Hazrul Azwar merujuk keputusan Romahurmuziy.

Terbitnya SK Menkumham ini juga memunculkan rumor tidak sedap atas surat ini. Hal ini mengingat, Yasona H Laoly baru dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM pada Senin (27/10/2014) kemarin oleh Presiden Jokowi. “Surat Keputusan itu tadi langsung diantar oleh pejabat Kumham ke DPR,” ucap sumber di Parlemen.

Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP Ahmad Yani menilai Surat Keputusan Menkumham merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly. “Itu pelanggaran yang dilakukan oleh Menkumham yang pertama,” cetus Yani.

Ia menilai langkah Yassona dengan menerbitkan SK terhadap kepengurusan PPP versi Romahurmuziy sama saja telah menjerumuskan Presiden Joko Widodo. “Ini menjerumuskan Presiden. DPR berhak mengajukan hak interpelasi,” sebut mantan Anggota Komisi III DPR RI ini.

Hal senada juga ditegaskan mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu yang menyebutkan langkah Yassona H Laoly telah melanggar Pasal 32 Ayat (1-5) UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. “Loly telah langgar UU Partai Politik. Ia hanya mempertimbangkan partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah,” sebut Khatibul.

Menurut dia, kondisi PPP saat ini dalam kondisi darurat. Menurut dia, mekanisme Mahkamah Partai telah ditempuh PPP sehingga Keputusan Menkumham ia sebut telah terlampau jauh.

Sebagaimana maklum, Mahkamah Partai telah memutuskan agar kedua kubu yang berseteru yakni Suryadharma Ali dan Romahurmuziy agar mengelar islah dan kepanitiaan muktamar dalam satu wadah. Mahmakah Partai memberikan alokasi waktu selama tujuh hari terhitung dari 11-18 Oktober 2014.

Namun, hingga batas akhir yang ditentukan Mahkamah Partai, islah tidak terwujud. Akhirnya, Mahkamah Partai bersama Majelis Syariah merencanakan menggelar muktamar Islah pada 30 Oktober – 2 November 2014 mendatang.

Kini, situasi internal PPP kian tak menentu. Pemicunya surat Yassona H. Laoly yang kian mempertajam konflik internal.  (inilah/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Ketua Panitia Haji Arab Saudi, Khalid al-Faishal (aljazeera.net)

Gubernur Mekah: Iran Harus Hentikan Kedengkian dengan Arab dan Umat Islam