Home / Berita / Daerah / Pengamat: Sah-Sah Saja Jika M Taufik Ingin Jadi Gubernur

Pengamat: Sah-Sah Saja Jika M Taufik Ingin Jadi Gubernur

Basuki Thahaja Purnama dan M Taufik. (merdeka)
Basuki Thahaja Purnama dan M Taufik. (merdeka)

dakwatuna.com – Jakarta. Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan, upaya Politikus Partai Gerindra M. Taufik untuk menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Thahaja Purnama alias Ahok bisa saja terjadi.

“Bisa jadi Motif itu ada. Namun hal itu menjadi sesuatu yang lumrah, apabila bisa diutarakan dengan argumentasi hukum yang kuat,” ujarny, Jumat (24/10). Keinginan itu mencuat karena mungkin saja dilandaskan dengan berbagai pertimbangan.

Asep menilai, bisa saja hal ini terjadi karena Taufik melihat bahaya kepemimpinan Basuki bisa menyebabkan konflik, dan sebagainya apabila menjadi Gubernur. Sehingga ia bisa mencoba menggunakan ketentuan yang kira-kira bisa menghambat atau meniadakan peluang Ahok menjadi gubernur. Asep menuturkan hal itu sah-sah saja, karena dalam proses politik, semua bisa terjadi.

“Selama dengan dasar hukum, menggunakan legalitas, dan normatif,” ujarnya. Menurutnya, yang menjadi masalah kalau Taufik mengunakan segala cara agar Ahok tidak menjadi gubernur.

Tapi kalau dengan pendekatan peraturan, itu sah-sah saja. “Itu situasi politik,”kata dia.

Secara logika hukum, jelas Asep, aturan terbarulah yang dipakai. Aturan lama sudah tidak berlaku karena telah dicabut. Namun menurutnya, jalan terbaik untuk mendapat kepastian aturan mana yang dipakai adalah berkonsultasi dengan kementrian dalam negeri.

“Lebih tepatnya, semua kembali berkonsultasi dengan kemendagri,” pungkasnya. (iea/ROL/abr/dakwatuna)

About these ads

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Abdul Rohim
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Ulama Minta Umat Islam Kawal Kasus Ahok