Home / Berita / Daerah / Jokowi Dilantik, KAMMI Jatim Tuntut Realisasikan Indonesia Baru

Jokowi Dilantik, KAMMI Jatim Tuntut Realisasikan Indonesia Baru

Aksi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Jawa Timur, Grahadi, Surabaya.  (Erna Dwi Susanti/KAMMI)
Aksi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Jawa Timur, Grahadi, Surabaya. (Erna Dwi Susanti/KAMMI)

dakwatuna.com – Surabaya.  Pelantikan Presiden RI Indonesia 2014-2019 yang dilaksanakan hari Senin (20/10/2014) disambut dengan aksi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Jawa Timur, Grahadi, Surabaya.

Pemimpin rakyat dinilai KAMMI sebagai bentuk amanah agung, yang harus dikerjakan secara professional, berdedikasi, dan tanggungjawab. Sudah seharusnya pemimpin rakyat memberdayakan rakyat, dan bukan memperdayai rakyat.

Ketua Umum KAMMI PW Jawa Timur, Wahyu Dani menegaskan bahwa program kabinet Jokowi JK untuk  menjalankan revolusi karakter bangsa akan dituntut dan terus mereka kawal.

“Hari ini, dalam momentum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kami tuntut Jokowi-JK untuk merealisasikan revolusi mental. Ya, ini program yang dulu digaungkan pasangan tersebut di masa kampanye”, jelas Wahyu Dani.

Di samping realisasi revolusi mental, Wahyu Dani menambahkan, aksi hari ini juga menuntut Kabinet Jokowi-JK serius menyelesaikan masalah klasik kemiskinan dan mewujudkan jaminan pendidikan nasional (Jamdiknas).

“Dari tuntutan-tuntutan itulah, Jokowi – JK harus benar-benar mewujudkan Indonesia baru seperti yang diwacanakan dulunya”, tambah Wahyu Dani.

Decka Vertian Ginanjar, selaku Koordinator Aksi menambahkan rasionalisasi terkait tuntutan perwujudan Jamdiknas bahwa dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 tentang Angka Partisipasi Sekolah (APS), tercatat  hanya 19,88 persen anak bangsa Indonesia bisa kuliah. Ini artinya, ada 80 persen anak Bangsa akan kalah bersaing dalam persaingan global. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban mewujudkan Jamdiknas.

“Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sangat cukup untuk membiayai Jamdiknas dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi bila dikelola dengan visi yang jelas dan tidak terjadi korupsi”, pungkas Decka.  (Erna Dwi Susanti/KAMMI/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Tenaga Kerja Asing

KAMMI Sindir Jokowi Pro Asing-Aseng dan Tidak Berpihak pada Buruh Lokal

Organization