Home / Berita / Nasional / Ini Enam Persoalan HAM yang Harus Diselesaikan Jokowi-JK

Ini Enam Persoalan HAM yang Harus Diselesaikan Jokowi-JK

Relawan Jokowi-JK saat melakukan aksi damai.  (Republika.co.id)
Relawan Jokowi-JK saat melakukan aksi damai. (Republika.co.id)

dakwatuna.com – Jakarta. Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Hafid Abbas menyatakan Presiden dan Wakil Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diminta menyelesaikan enam persoalan HAM. Persoalan HAM ini menurutnya, menjadi tantangan bangsa Indonesia.

“Pertama persoalan-persoalan HAM di masa lalu jangan dilihat sebagai ruang gelap,” tutur Hafid seperti yang dilansir Republika, Ahad (19/10) malam. Komnas HAM, lanjutnya, ingin menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Kedua, banyak sekali persoalan-persoalan pengaduan masyarakat ke Komnas HAM. Hafid mengungkapkan, saat ini rata-rata per hari bisa sampai 25 kasus. “Setahun bisa sampai 8000 atau 7000 kasus. Bahkan, sekarang ada kecenderungan meningkat. Masyarakat mengadukan institusi kepolisian, Pemda dan dunia usaha terkait pelanggaran HAM,” ungkapnya..

Institusi-institusi tersebut, ujarnya, ke depan harus ditata kembali oleh pemerintah agar masalah pelanggaran HAM dapat teratasi.

“Ketiga, banyak sekali masalah konflik atau sengketa pertanahan yang harus segera diselesaikan. Mudah-mudahan pemerintahan mendatang dapat menatanya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hafid memaparkan, yang keempat, adalah masalah minoritas. Tidak boleh ada dikotomi antara mayoritas dan minoritas dan yang kelima ialah permasalahan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

“Ada 6,5 juta TKI-TKW atau buruh migran kita di luar negeri. Dari jumlah itu, ada sekitar 92.000 TKI-TKW yang bermasalah dengan hukum, termasuk 300 orang yang terkena hukuman mati,” papar Hafid. Negara, tegasnya, harus membebaskan para TKI-TKW dan buruh migran itu dari jeratan hukum di luar negeri.

Sedangkan yang keenam adalah pemajuan hak-hak ekonomi masyarakat. Jadi, jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal, seperti wilayah Papua dan kawasan timur Indonesia.

“Program kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat Indonesia terbebas dari belenggu kemiskinan,” jelas Hafid. Hafid pun yakin pemerintahan Jokowi-JK mendatang bisa menyelesaikan berbagai persoalan HAM itu. (iea/rol/abr/dakwatuna)

About these ads

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Abdul Rohim
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, PhD. (ist)

Pernyataan Presiden PKS Tentang Rencana Penyampaian Pendapat di Muka Umum Oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI