Home / Berita / Daerah / Mencari Keadilan, Warga Kampung Deret Laporkan Jokowi Ke KPK

Mencari Keadilan, Warga Kampung Deret Laporkan Jokowi Ke KPK

Warga kampung deret yang tergabung dalam Forum Korban Kampung Deret (FK2D) mendatangi kantor KPK.  (medialbh.as)
Warga kampung deret yang tergabung dalam Forum Korban Kampung Deret (FK2D) mendatangi kantor KPK. (medialbh.as)

dakwatuna.com – Jakarta.  Warga kampung deret yang tergabung dalam Forum Korban Kampung Deret (FK2D) hari ini melaporkan Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dalam Program Kampung Deret.

Pelaporan ini adalah dampak dari tidak mendapatkan jawaban yang pasti bagi warga atas dana bantuan kampung deret yang diduga saat ini adanya ketidakadilan dan adanya dugaan penyimpangan dana bantuan yang dilakukan oleh oknum tertentu sejak awal Verifikasi bantuan sampai dengan saat pencairan, bahkan dalam penentuan pengambilan bahan bangunan ditengarai di manfaatkan oleh para oknum untuk mencari keuntungan di bawah ancaman pencairan dana bantuan.

Nanang Widodo selaku koordinator FK2D menegaskan lemahnya pengawasan dan lemahnya pemahaman Aparatur pelaksana program bantuan kampung deret menjadi asal muasal permasalahan ini.  Nanag menyampaikan banyak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan namun hanya mendapatkan bantuan tidak seutuhnya, bahkan tidak sedikit warga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan namun akhirnya mendapatkan bantuan secara full.

“Berdasarkan temuan kami, ada satu objek rumah yang sama dipakai untuk tiga pengajuan yang berbeda dan disetujui bahkan dananya sudah lebih dulu cair dibanding dengan yang lainnya”, tutur Nanang.
Pergub DKI Jakarta nomor 64 Tahun 2013 tentang kampung deret ini memang buah simalakama bagi para warga kampung deret khususnya di wilayah Klender, Jakarta Timur.  Betapa tidak, di satu sisi butuh untuk renovasi rumah mereka namun di satu sisi dana yang ada tidak mencukupi untuk melakukan renovasi rumah secara keseluruhan sebagaimana arahan dari aturan pelaksana pergub tersebut.  Padahal jelas dalam salah satu kesempatan Jokowi menyampaikan seluruh penerima bantuan kampung deret adalah sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) namun warga tidak menerima dana tersebut seutuhnya hanya separuh bahkan tidak sedikit yang hanya menerima di bawah separuh dana yang seharusnya mereka terima.

Pertemuan dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu selaku pelaksana program kampung deret tidak membuahkan hasil, bahkan cenderung tidak merespon keluhan para warga.

“ada warga kami yang saat ini harus mengontrak karena rumah mereka sedang di renovasi namun belum selesai dana sudah habis karena jumlah yang diterima tidak sesuai sedangkan bangunan sudah terlebih dahulu di bongkar”, jelas Nanang Widodo.

Pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh para warga ini adalah bentuk mencari keadilan dan sebagai sarana koreksi atas kinerja pemerintahan Jokowi di Jakarta atas pelaksanaan program kampung deret; Nanang dan para warga juga sudah melampirkan beberapa bukti yang dibutuhkan karena sebelum pengaduan hari ini ia dan para warga sudah konsultasi permasalahan ini kepada KPK sebelumnya; makannya pada hari ini kami diminta membawa bukti-bukti terkait aduan; Alhamdulillah semua bukti suah kami lampirkan tinggal menunggu respon dari KPK apa akan bertindak secara sungguh-sungguh atau sebaliknya; harapan kami KPK cepat merespon aduan kami sehingga tegaknya hukum dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat kampung deret tutur Nanag Widodo. (RDP/lbhas/sbb/dakwatuna)

 

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (3 votes, average: 6,33 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (ROL)

HNW: Berapa kali Pun Paripurna Diundur, PKS Tetap Tolak Revisi UU KPK