Home / Berita / Nasional / Demi Raih Dukungan Politik, Jokowi Rela Ingkari Janji Kampanye

Demi Raih Dukungan Politik, Jokowi Rela Ingkari Janji Kampanye

Jokowi saat kampanye di depan ribuan massa pendukungnya.  (mediaindonesia.com)
Jokowi saat kampanye di depan ribuan massa pendukungnya. (mediaindonesia.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Perkembangan politik yang terjadi belakangan ini membuat prersiden terpilih Joko Widodo berfikir ulang untuk merealisasikan janji-janji yang pernah digulirkan ketika kampanye. Salah satunya adalah soal koalisi tanpa syarat yang kerap digaungkan jokowi.

Jokowi kerap manggaungkan koalisi tanpa syarat, menteri kabinet tidak harus diambil dari partai serta tidak ada deal jatah kursi kabinet.

Namun realitas politik berkata lain. Koalisi Merah Putih (KMP) yang berhasil menguasai parlemen membua Jokowi bersikap realistis. Itu juga yang membuat rekrutmen menteri cenderung tertutup.

“Perlu disadari, penyusunan kabinet sulit dilakukan secara terbuka. Realitas politik menunjukkan presiden tidak hanya membutuhkan orang profesional, tetapi presiden juga membutuhkan orang-orang yang memiliki dukungan politik yang besar. Justru, menurut saya, pertimbangan dukungan politik malah dijadikan skala prioritas,” Demikian dikatakan Ketua DPP PAN Saleh Daulay dikutip dari INILAHCOM, Selasa (14/10/14).

Realitas politiknya, kata ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu, Jokowi tidak bisa menghindari intervensi partai-partai politik pendukung. Apalagi, situasi politik yang agak terbelah seperti sekarang. KMP terlalu kuat dalam perspektif politik untuk Jokowi melakukan ‘perlawanan’.

“Jokowi dinilai akan tersandera dengan peta pengamanan kebijakannya oleh partai-partai yang ada di sekitarnya,” kata Saleh.

Secara politik, lanjut dia, fenomena itu biasa saja. Yang menjadi masalah adalah Jokowi jauh hari sebelumnya menyatakan bahwa koalisi yang dibangunnya adalah koalisi tanpa syarat.

Dengan begitu, pertimbangan penunjukan orang-orang yang terlibat di kabinetnya adalah murni pertimbangan profesionalisme.

“Nah, kalau itu diingkari, yang berat kan Jokowi sendiri. Orang bisa saja beranggapan bahwa dia tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Kalau dalam penyusunan kabinet sudah seperti itu, bagaimana dengan implementasi kebijakan-kebijakannya ke depan?,” ujarnya.

Berbagai lembaga, relawan hingga media telah melakukan poling kabinet Jokowi-JK. Namun, siapa yang bisa dipastikan juga tidak diketahui.

Belakangan, beredar lagi nama Direktur Bank Dunia yang juga mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjadi menteri bidang perekonomian. Namun, sejumlah pihak menolaknya. Sri Mulyani dianggap terlibat di bailout Century, walau baru sebagai saksi.  (inilah/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (3 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Cagub DKI Jakarta. (IST)

Ini Nomor Urut Cagub DKI Jakarta