Home / Berita / Nasional / Jika Serius Berantas Korupsi, Jokowi Ditantang Terbitkan Keppres Hukuman Mati

Jika Serius Berantas Korupsi, Jokowi Ditantang Terbitkan Keppres Hukuman Mati

Joko Widodo.  (lintas.me)
Joko Widodo. (lintas.me)

dakwatuna.com – Jakarta.  Salah satu indikasi keberhasilan revolusi mental yang dicanangkan Jokowi, dinilai salah satunya adalah pemberantasan korupsi secara efektif. Korupsi menjadi penyakit, sehingga perlu dibasmi.

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ditantang menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) hukuman mati bagi koruptor. Revolusi mental dianggap sebuah hal mendesak, mengingat tata laku rakyat Indonesia yang sedang mengalami situasi yang tidak sehat.

Ini bisa dilihat dari nilai-nilai moralitas sedang terdegradasi, budaya malu sedang terkikis. Terutama dikalangan elit politik, kalangan aparat negara.

“Perlu sanksi dan efek jera yang jelas bagi para pelaku kejahatan korupsi yang saat ini merajalela. Pemerintahan Jokowi-JK harus berani mengambil sikap tegas yang dilindungi hukum untuk memberikan sanksi berat bahkan ekstrim, seperti hukuman mati bagi koruptor. Itu esensi dari terwujudnya revolusi mental,” ujar Asisten Deputi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Hanibal Hamidi, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Menurut dia, sifat koruptif dari birokrasi misalnya, akan berpengaruh pada kelola pemerintahan dalam mengurus rakyatnya.

Kalau dibiarkan tanpa ada payung hukum yang membuat mereka jera, maka kelola pemerintah yang koruptif tetap akan ada.

“Adalah keberanian besar, Presiden terpilih Jokowi menghadirkan gerakan revolusi mental bagi rakyat Indonesia. Revolusi mental memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadirkan kembali manusia-manusia Indonesia yang bermental maju, jujur, adil dan bekerja keras membangun Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Direktur Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental (Permanen) Rhugby Adeana S.

Ia mengatakan, political will revolusi mental harus dimulai dengan melakukan pemutusan mata rantai para mafia yang selama ini mendikte lingkaran kekuasaan.

“Presiden Jokowi harus berani membersihkan lingkaran di dalam kekuasan dengan bermain ganda dalam politik tipu muslihat. Mereka kerap kali menjerumuskan sang pemimpin karena memberikan hal yang sifatnya menyenangkan namun realitasnya menjerumuskan,” katanya.

Dia juga sepakat, apabila pemerintahan Jokowi-JK juga menerbitkan hukuman sangat berat bagi koruptor.

“Pemerintah Jokowi-JK harus berani menerbitkan Keppres hukuman mati bagi para koruptor jika ingin menjalankan revolusi mental. Dengan itu Indonesia akan mengalami kemajuan demokrasi yang Jelas dan revolusioner,” katanya.  (inilah/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Pilkada Serentak dan Optimisme Masa Depan