Home / Berita / Opini / RUU Pilkada, Bentuk Tepat untuk Kondisi Masyarakat Indonesia

RUU Pilkada, Bentuk Tepat untuk Kondisi Masyarakat Indonesia

Sidang Paripurna DPR RI yang mengesahkan RUU Pilkada.  (kabar24.com)
Sidang Paripurna DPR RI yang mengesahkan RUU Pilkada. (kabar24.com)

dakwatuna.com Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi topik yang santer diperbincangkan oleh setiap elemen masyarakat, bukan hanya domain para pakar hukum tata negara serta elit politik tetapi juga mahasiswa serta masyarakat. Konstelasi politik dalam masa transisi pergantian kepemimpinan nasional saat ini serta aroma RUU Pilkada yang dipaksakan dan disegerakan tuntas akhir masa bakti DPR RI 2009-2014 di mana dijadwalkannya sidang paripurna DPR RI pada tanggal 25 September 2014 kemarin menjadikannya menarik dalam berbagai sudut pandang pengkajiannya. Terlepas dari itu semua, inti polemik mengenai RUU Pilkada ini ialah proses pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika disahkannya RUU Pilkada ini, maka demokrasi indonesia yang sedang berkembang baik berjalan mundur, senada dengan apa yang diutarakan pakar hukum tata negara, Refly Harun. Alasan kuat ditolaknya RUU Pilkada dikarenakan proses pembelajaran politik langsung yang didapatkan masyarakat menjadi nihil nilainya ketika pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Masyarakat di tiap daerah tidak dapat menentukan secara langsung siapa pemimpinnya yang paham akan kondisi di daerahnya, terlebih lagi ini menjadi semakin buruk karena proses kepemimpinan daerah pilihan rakyat sebagai cikal bakal dari kepemimpinan nasional menjadi buntu, tidak ada lagi Jokowi Jokowi baru ke depannya. Demokrasi lokal di tiap daerah menjadi pesta elit politik yang rawan terjadinya politik transaksional. Selain itu, ongkos politik menjadi semakin besar akibat dari politik transaksional dalam proses lobi-lobi politik.

Permasalahan yang muncul adalah permasalahan pada tataran implementasi, karena ketika berbicara dasar konstitusi kita, baik pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung, keduanya tidak melanggar UUD 1945. BAB VI tentang Pemerintah Daerah pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai mekanisme pemilihannya, apakah langsung atau tidak langsung. Meskipun kepala daerah dipilih oleh DPRD, itu masih dalam ruang kata demokratis. Jadi, tafsiran dari kata demokratis bukan berarti harus dipilih langsung. Ini hanya soal sebuah pilihan dengan mempertimbangkan pilihan mana yang paling sedikit kekurangan dan efek sampingnya. Jika kita bandingkan mana yang lebih baik? Tentu tidak ada yang lebih baik, tetapi jika kita bandingkan mana yang lebih tepat? Di situlah kita menemukan jawaban. Apabila RUU Pilkada ini disahkan, maka kemunduran berdemokrasi bagi bangsa ini. Amerika sebagai negara penggagas demokrasi dalam penetapan presiden dan wakil presidennya tidak ditetapkan secara langsung oleh suara rakyat melainkan melalui suara kongres. Lalu, apakah kita dapat mengatakan bahwa Amerika, sang penggagas demokrasi terbelakang dalam berdemokrasi?

Permasalahan yang dikhawatirkan muncul ketika disahkannya RUU Pilkada ini, sejatinya sudah diantisipasi dalam pasal-pasal RUU Pilkada. Kita ambil contoh dalam BAB II Pemilihan Gubernur RUU Pilkada, ada dua tahapan yang harus dilalui: pertama, pengumuman pendaftaran calon; verifikasi jumlah dukungan calon perseorangan; pendaftaran calon; seleksi persyaratan calon; dan penetapan calon. Kedua, penyampaian visi dan misi; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil pemilihan; dan uji publik terhadap hasil pemilihan. Tahapan pertama dilaksanakan oleh KPUD di mana setiap prosesnya terbuka bagi publik untuk memenuhi hak dipilihnya, baik melalui partai maupun perseorangan. Tahapan kedua yang dilaksanakan oleh DPRD menjadi hal yang rawan dengan praktik politik transaksional yang berujung pada ongkos politik yang tidak kecil. Maka dari itu, justru pengawasan publik terhadap setiap proses dalam tahapan yang ada menjadi semakin mudah dengan ruang lingkup yang sempit dibandingkan mengawasi praktik politik uang pada masyarakat dengan ruang lingkup yang luas dan objek yang tidak begitu jelas. Hal ini diperkuat dengan adanya pasal pemilihan ulang akibat dari dikabulkannya permohonan keberatan calon oleh Mahkamah Agung dan pasal sanksi bagi anggota DPRD yang terlibat politik uang. Secara sederhana, politik transaksional dengan ongkos politik yang tidak kecil dapat diminimalisir dan dicegah jika konstituennya mengawasi setiap langkah wakilnya di DPRD. Di satu sisi, ada penguatan peran DPRD sebagai wakil rakyat, tetapi di sisi lain haruslah diimbangi dengan proses pengawasan yang ketat, baik oleh lembaga negara terkait maupun oleh konstituennya.

RUU Pilkada ini lebih tepat diterapkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang dirasa belum siap dalam menerima kekalahan. Ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Juan Linz dan Alfred Stepan tentang gagalnya transisi demokrasi akibat dari nilai-nilai demokrasi yang belum diadopsi secara penuh, salah satu nilainya ialah sikap siap menang dan siap kalah. Ini terlihat dalam sengketa pilkada yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 berjumlah 160 perkara dari 178 pilkada, senada dengan apa yang diutarakan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Dampak dari tidak adanya sikap siap kalah mengakibatkan terjadinya konflik. Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mulai tahun 2005 sampai 2013, terdapat 25 kasus kerusuhan yang tersebar di 10 provinsi dan 10 kerusuhan di NTB. Korban tewas berjumlah 59 orang di mana 35 di antaranya di Papua. Kerusuhan ini menyebabkan kerusakan kantor KPUD, kantor Pemerintah Daerah, kantor Partai Politik, rumah tinggal, dan sebagainya. Data ini menunjukkan bahwa konflik horizontal mungkin saja terus terjadi setiap pilkada langsung usai, bahkan rawan menjadi permanen ketika dihadapkan pada daerah yang masih kental pemilihannya didasarkan atas latar belakang kesukuan dan dengan daerah yang tidak terlalu luas.

Bentuk dari demokrasi indonesia terus berkembang menyesuaikan diri dengan kultur masyarakat yang apa adanya. Sistem yang baik bukanlah sistem yang ideal melainkan sistem yang sesuai dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Bentuk politik uang, ongkos politik, dan konflik horizontal terus diminimalisir agar sistem yang terus dibangun ini semakin baik.

About these ads

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Saya seorang muslim dari keluarga muslim yang menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Selain suka menulis dan membaca, saya pun berusaha aktif di organisasi intern kampus maupun ekstern kampus sebagai wadah softskill saya ke depannya. Selain aktif dalam organisasi bernafaskan nasionalis, saya pun berusaha menyeimbangkannya dengan aktif pula dalam organisasi bernafaskan islam.

Lihat Juga

Kepolisian Harus Segera Menetapkan Ahok Sebagai Tersangka atas Dugaan Penistaan Alquran. (sindonews.net)

Ahok Minta Pendukungnya Ikhlas Menerima Ketetapan Bareskrim

Organization