Home / Berita / Nasional / Pengamat Hukum: Kemungkinan Besar MK Tolak Gugatan UU Pilkada

Pengamat Hukum: Kemungkinan Besar MK Tolak Gugatan UU Pilkada

Majlis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa Pilpres 2014 di Gedung MK, Jakarta. Jumat, 8/8/14.   (tribunnews.com)
Majlis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa Pilpres 2014 di Gedung MK, Jakarta. Jumat, 8/8/14. (tribunnews.com)

dakwatuna.com – Banda Aceh. Uji materi (Judicial Review) terhadap Undang-Undang Pilkada yang akan dilakukan oleh koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kecil kemungkinan dimenangkan Mahkamah Konstitusi (MK). Dikarenakan UU tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Hal ini dikatakan pengamat hukum dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh M Jafar, di Banda Aceh, Rabu (1/10). Jafar mengatakan biasanya hakim akan menguji UU itu berdasarkan UUD 1945, apakah bertentangan atau tidak.

“Setiap kepala daerah dipilih secara demokratis, sedangkan pemilihan langsung dan melalui DPRD sama-sama demokratis,” kata dosen Fakultas Hukum Unsyiah itu.

Mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh itu juga menilai UU Pilkada bukanlah politik balas dendam Koalisi Merah Putih (KMP). “Jadi, UU Pilkada bukan politik balas dendam, tapi strategi KMP untuk menghadang dominasi koalisi Jokowi-JK,” ujarnya.

Dia menambahkan, bila tidak ada UU Pilkada dan UU MD3, maka sudah dipastikan PDI-P dan partai koalisinya akan mendominasi mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. (en/rol/abr/dakwatuna)

About these ads

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Abdul Rohim
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Reklamasi teluk jakarta

Soal Reklamasi, Aparat Hukum juga Harus Seret Ahok ke Pengadilan