Titik Krusial Pemilihan Pimpinan DPR dan MPR

dakwatuna.com – Jakarta.   Pemilihan pimpinan DPR dan MPR menjadi awal titik paling krusial dalam DPR 2014-2019 mendatang. Formasi paket pemilihan akan menjadi petunjuk arah koalisi di parlemen dan pemerintahan lima tahun mendatang.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan judicial review terhadap Pasal 84 UU No 17 Tahun 2014 memberi implikasi penting dalam pemilihan pimpinan DPR/MPR RI. Sistem pemilihan pimpinan yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua secara paket menjadi kunci kompetisi politik di parlemen.

Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Fraksi Partai Golkar (91 kursi), Fraksi Partai Gerindra (73 kursi), Fraksi PAN (49 kursi), Fraksi PKS (40 kursi), Fraksi PPP (39 kursi). Di Koalisi ini akan terkumpul sebanyak 292 suara. Suara Faksi Partai Demokrat sebanyak 61 kursi belum dihitung dalam koalisi ini. Hingga H-1 proses pemilihan pimpinan DPR/MPR, Partai Demokrat yang diwakili Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua masih mengikuti rapat di Koalisi Merah Putih di Fraksi Partai Golkar pada Selasa (30/9/2014).

Sedangkan di Koalisi Indonesia Hebat, terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan (109 kursi), Fraksi PKB ( 47 kursi), Partai NasDem (35 kursi) dan Fraksi Hanura (16 kursi) total sebanyak 207 kursi. Di atas kertas, Koalisi Indonesia Hebat sulit untuk bertanding dalam perebutan kursi pimpinan DPR/MPR. Pasalnya, syarat paket satu ketua dan empat wakil ketua, jelas tak bisa dipenuhi oleh koalisi ini.

Informasi yang dihimpun, di Koalisi Merah Putih formasi personalia untuk mengisi posisi pimpinan DPR hampir menemukan kata final. Ketua DPR disebutkan bakal diisi oleh kader Partai Golkar dengan memplot Setya Novanto. Para wakil ketua diisi Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra, Hidayat Nurwahid atau Fahri Hamzah dari Fraksi PKS, Hasrul Azwar dari Fraksi PPP dan Zulkfili Hasan dari Fraksi PAN.

Sedangkan di Koalisi Indonesia Hebat, hingga saat ini belum muncul formasi personalia yang bakal diplot mengisi jabatan pimpinan DPR. Ini dapat dipahami karena secara administartif, koalisi ini sulit mengajukan paket bila tidak ada tambahan 1 mitra koalisi baru. Meski demikian, nama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharni disebut bakal mengisi pos kursi menteri.

Pekerjaan rumah pertama koalisi ini tentu harus menggandeng minimal satu partai politik untuk bergabung di koalisi ini. Tujuannya jelas, agar bisa mencalonkan paket calon pimpinan DPR RI. Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan mengatakan Fraksi PDI Perjuangan terus melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya.

Tidak hanya itu, Wapres terpilih Jusuf Kalla juga dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga melakukan hal yang sama. “Pak Surya Paloh dan Pak Jusuf Kalla terus melakukan komunikasi politik,” sebut Trimedya Pandjaitan di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Posisi Partai Demokrat dan partai yang tergabung di koalisi merah putih menjadi penentu apakah Koalisi Indonesia Hebat bakal bisa mencalonkan paket calon pimpinan atau tidak.

Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy mengakui pihaknya tidak menutup diri dengan partai manapun, tidak terkecuali PDI Perjuangan. Dalam politik, kata Romi, tidak ada yang mustahil. “Tentu keputusan final setelah DPR baru dilantik,” sebut Romi.  (inilah/sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

@saifulbetawi