Home / Berita / Daerah / Melanggar Etika, Ahok Bisa di-Impeachment

Melanggar Etika, Ahok Bisa di-Impeachment

 

Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama.  (beritasatu.com)
Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama. (beritasatu.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Kisruh yang melanda kepemimpinan di DKI Jakarta dikarenakan pernyataan-pernyataan yang tidak sepantasnya dilontarkan oleh seorang pemimpin dimana setiap pernyataan seorang pemimpin seharusnya memberikan ketenangan dan memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Statemen yang merendahkan keberadaan DPRD maupun tentang pelarangan kurban di seluruh sekolah dasar menimbulkan reaksi dari masyarakat maupun anggota DPRD. Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama atau yang biasa di sapa Ahok kerap melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dimana tidak jarang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Tidak sedikit masyarakat yang harap-harap cemas atas kepemimpinan DKI Jakarta; semisal atas adanya pelarangan Kurban di lingkungan Sekolah Dasar seluruh DKI Jakarta yang awalnya di bantah namun fakta bicara lain setelah masyarakat ditampilkan Surat Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 tahun 2014 yang Ahok tanda tangani sendiri pada tanggal 17 Juli 2014 selaku Plt. Gubernur; kebohongan publik yang ia lakukan mencerminkan ketidakbecusan dalam memimpin DKI Jakarta; ini bentuk pelanggaran etika kepemimpinan terang Harry Kurniawan, Sekretaris LBH Adil Sejahtera.

Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan dalam bukunya berjudul Peradilan Etik dan Etika Konstitusi menyatakan bahwa etika penyelenggara  negara mencakup keseluruhan norma baik dan benar atau salah dan buruk di semua lingkungan jabatan. Jabatan ini ditafsirkan sebagai pemerintahan dalam arti luas baik pejabat yang dipilih secara langsung ataupun tidak langsung oleh rakyat.  Di Jepang bahkan hal yang lumrah bagi seorang pejabat mengundurkan diri dari jabatan publik (shame culture) jika melakukan tindakan yang sudah melanggar hukum atau norma sosial. Artinya, tidak pun ada aturan hukum yang memberikan sanksi bagi pejabat publik yang melakukan perbuatan tercela, mereka secara tidak langsung dikarenakan rasa malu dan tanggungjawab yang besar serta merta akan mengundurkan diri dari jabatannya.

Seharusnya Ahok belajar dari kasus Aceng Fikri yang di Impeachment oleh DPRD Garut karena pelanggaran etika dugaan skandal moral; hal serupa bisa juga terjadi pada Ahok apabila tidak mau merubah gaya kepemimpinannya yang terkesan arogan; Pengaturan mengenai impeachment ini terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Impeachment merupakan sebuah proses tuntutan hukum kepada kepala daerah yang dianggap melanggar hukum atas dasar aturan dalam konstitusi atau undang-undang dalam ayat 3 pasal tersebut menyatakan bahwa pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan karena tidak lagi memenuhi syarat menjadi kepala daerah , sementara yang menjadi syarat sebagai kepala daerah adalah terdapat dalam Pasal 58 UU tersebut yaitu salah satunya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kebohongan publik, pelarangan kurban di sekolah dasar, statemen tentang miras maupun porstitusi dan beberapa statemen lainya yang kontroversial masuk dalam kualifikasi ini tegas Harry. (NN/medialbhas/sbb/dakwatuna).

 

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (4 votes, average: 9,50 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Ketua MUI Din Syamsuddin.  (panjimas.com)

Ulama Minta Umat Islam Kawal Kasus Ahok

Organization