Home / Berita / Opini / Pemenang Tetap Money Politic

Pemenang Tetap Money Politic

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
ilustrasi
ilustrasi

dakwatuna.comLagi-lagi partai politik, elit politik dan pejabat Indonesia memberi kejutan bagi masyarakat Indonesia atas sikap yang dipertontonkan membuat masyarakat terkaget-kaget untuk mengikuti arus ide, arus kekuasaan dan arus keinginan mereka. Saat ini dihebohkan dengan rencana akan dihapusnya Pilkada langsung. Apapun yang akan diputuskan tentu membawa kontroversial, pro dan kontra di tengah masyarakat.

Meskipun yang pro penghapusan Pilkada langsung menggunakan landasan Pancasila Sila ke-4 bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang mana salah satu penjabarannya adalah “Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan”. Sementara yang kontra juga menolak dengan claim masuk akal, bahwa rentan Jual beli kursi lebih mudah terjadi jika dipilih oleh DPR dan dengan penghapusan pilkada langsung  tidak akan ada Ridwan Kamil, Ibu Risma, Ahok, Jokowi, Ahmad Heryawan karena mereka tidak mampu menyogok para anggota dewan supaya jadi Walikota, Gubernur maupun Bupati.

Ada yang mengatakan bahwa penghapusan Pilkada langsung merupakan kemunduran demokrasi? Apakah kita tahu unsur-unsur kemuduran demokrasi seperti apa? Atau tidak melihat fakta yang terjadi di lapangan. Meminjam steatment teman melalui status facebooknya bahwa kemuduran demokrasi apabila menerapkan sistem yang lebih buruk dari sistem sebelumnya.

Pilkada langsung melahirkan mudrat misalnya membuat PNS terutama Guru menjadi ketar-ketir karena selalu “dipaksa” jadi tim sukses atau “terancam” mutasi. Pilkada langsung juga menjadi ajang bisnis komisioner KPUD dan Panwas. Pilkada langsung memang bagus tapi “Revolusi mental” penyelenggara dan pengawas belum siap dan sebagian besar pemilih belum paham makna demokrasi sehingga pilihannnya lebih cenderung pada yang “membayar”. Pemborosan anggaran Negara karena setiap pemilu minimal dana yang dikucurkan Negara Rp 41 Miliar padahal dana sebesar itu bisa digunakan pembangunan infrastruktur, apabalagi saat ini lagi diteriakkan tentang kebocoran anggaran Negara di mana-mana, melanggengkan korupsi, terjadi konflik horizontal dan gila pencitraan.

Atas wacana penghapusan Pilkada Langsung, ada beberapa kepala daerah bertentang dengan partai yang mengusung pemilihan langsung keluar dari partai dengan koboy. Bahkan Surya Paloh yang merupakan pendiri Partai Nasdem (Koalisi Jokowi) ternyata mendukung penghapusan Pilkada. Lain pula Ridwan Kamil yang selama ini di koalisi merah putih ternyata menolak penghapusan pilkada langsung.

Kemudian di sisi lain ada yang beranggapan akan menghilangkan hak rakyat dan melanggengkan komisi merah putih dalam kekuasaan. Alasannya, karena jumlah kursi KMP di parlemen jauh lebih banyak atau didorong rasa ketakutan. Penghapusan Pilkada langsung tidak semuanya jelek dan tidak semua bagus. Makanya sah-sah saja terjadi kontroversi, getar-getir karena setiap orang yang menganalisa dan mengkritik dengan cara berbeda-beda sesuai dengan kapasitas serta sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu dibutuhkan kebijaksanaan untuk menangkapi hal tersebut. Pada posisi seperti ini, kita ditantang untuk bersikap objektif! Pilihlah opsi sesuai dengan hati nurani.

Umumnya yang menentang secara langsung adalah mereka yang memiliki kepentingan. Dan orang yang setuju dengan penghapusan pilkada langsung pada umumnya juga mempunyai kepentingan persis seperti penjelasan teori bahwa setiap tindakan memiliki tujuan maupun maksud.

Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut akan berdampak pada beberapa profesi atau pekerjaan. Terutama merasa dampaknya adalah Lembaga survey kehilangan job sebab sejak adanya quick count banyak melahirkan lembaga survey bahkan dampaknya terasa ketika pilpres 2014, konsultan politik kehilangan job, artis dangdut kehilangan job karena selama pilkada selalu dimeriahkan dengan goyang erotis, media mengalami kekurangan pendapatan misalnya tidak ada lagi yang beriklan di Koran, Web, Radio atau TV seperti pemilihan legislatif kemarin hampir halaman media dipenuhi iklan-iklan caleg. Penyedia tenda kehilang pendapatan dan sablon kehilangan job. Pilkada langsung juga merusak keindahan kota karena selama ini baliho-baliho kontestasi politik merusak kehijauan kota.

Dan barangkali, masih banyak pihak lain di luar sana yang juga merasa kepentingannya terusik dengan wacana penghapusan pilkada langsung (termasuk parpol tertentu yang merasa sulit bersaing dan mudah kalah jika pemilihan pemimpin melalui legislatif). Merekalah yang akan menjadi penentang utama.

Pada akhirnya, Pilkada langsung atau tidak langsung, pemenangnya ditentukan lewat money politic. Dari hasil obrolan santai dengan beberapa dosen muda mengatakan rakyat tidak butuh demokrasi, rakyat butuh harga murah, aman tenteram dan lapangan kerja banyak. Bagi rakyat siapapun pemimpinnya itu tidak begitu penting yang terpenting bagaimana pemimpin itu mampu mensejahterakan rakyat bukan membebani rakyat dengan elegan.

About these ads

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Sholiat Alhanin
Alumni Unpad dan UGM. Berprofesi sebagai Dosen, Penulis Lepas dan Penyiar

Lihat Juga

Beginilah Seorang Muslim Memaknai Kemenangan