Pertemuan Tidak Membuahkan Hasil, Warga Kampung Deret Lapor Ke KPK

dakwatuna.com – Jakarta. Pertemuan Warga Kampung Deret Klender yang tergabung di Forum Korban Kampung Deret (FK2D) dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta pada hari Rabu, (10/9/14) tidak membuahkan hasil sebagaimana harapan para warga yang datang berjumlah tidak kurang dari tiga puluh orang.

Koordinator FK2D Nanang menyatakan Pemerintah Daerah tidak peka atas permasalahan warga, sejatinya dana bantuan itu meringankan namun pada kenyataannya menjadi permasalahan karena ada diskriminasi dan ketidakadilan dalam penyaluran dana tersebut. Pertemuan dihadiri oleh Kepala DPGP dan Perwakilan Lurah Klender.

Pertemuan merupakan desakan dari kuasa hukum warga kampung deret Klender dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adil Sejahtera yang sudah tiga bulan belakangan mendesak agar permasalahan ini segera diselesaikan.

Salah satu warga penerima dana bantuan kampung deret, Sofia, menyatakan bahwa ia keberatan dengan dana bantuan yang didapat karena menurutnya tetangganya yang rumahnya lebih kecil mendapat dana bantuan lebih besar, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bangunan sebagaimana mestinya (rumah masih berantakan belum selesai di renovasi) karena dana yang diterima oleh Sofia lebih kecil dari luas bangunan yang sesungguhnya.

Begitu pula dengan Edy Purwanto mengatakan tetangganya mendapat dana bantuan penuh dari satu objek bangunan yang sama diajukan oleh 3 (tiga) KK (Kepala Keluarga) dan menurut bapak Edy ketiga aplikasi pengajuan dana bantuan tersebut telah dicairkan, sedangkan dirinya tidak mendapatkan dana bantuan secara penuh sebagaimana ketentuan dalam Pergub yang mensyaratkan luasan maksimal adalah 36M2 dengan besaran biaya bangunan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/m2 sehingga maksimal para warga seharusnya menerima Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Kepala Bidang Perencanaan Teknis DPGP Triyanto menyatakan “Bahwa program ini adalah program baru yang belum pernah ada pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dan ini adalah rezki yang harus disyukuri, karena seberapapun rezki yang menjadi milik kita tidak akan kemana, begitu pula meskipun kita kejar rezki yang bukan milik kita tidak akan bisa.”

Bapak Triyanto juga menyatakan, “Bahwa dana tersebut adalah dana stimulus dan sudah selayaknya warga bersyukur dan menerimanya.” atas jawaban yang tidak jelas tersebut warga meradang dan menjadi kesal, bukan mendapatkan jawaban penyelesaian atas permasalahan yang ada justru pernyataan itu seolah-olah memaksa warga untuk tidak mempermasalahkan dana yang tidak diterima secara penuh, tapi warga seperti disuruh menerima saja walau ada kekurangan.

Dalam pertemuan tersebut Kuasa Hukum warga kampung deret Harry Kurniawan menyatakan agar para warga dimasukkan kembali sebagai penerima bantuan kampung deret yakni dalam APBD 2014 dikarenakan dana yang kemarin turun tidak sesuai dengan bangunan yang mereka tinggali sehingga banyak terdapat kekurangan bahkan untuk menutupinya harus utang dan tidak sedikit mereka harus mengungsi dengan mengontrak karena kehabisan dana untuk renovasi rumah mereka.

Nanang selaku koordinator FK2D menyatakan tidak ada solusi atas pertemuan ini dan dirasa proses ini sudah selesai dan FK2D akan membawa kisruh ini ke wilayah hukum dimana sebagai warga negara yang baik ia dan para warga akan menggunakan hak konstitusinya untuk melaporkan permasalahan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikarenakan ada dugaan kuat adanya unsur-unsur korupsi dalam penyaluran dana kampung deret ini. Data awal yang dimilkinya dirasa sudah cukup untuk menyatakan dugaan tersebut. (MM/LBH AS/sbb/dakwatuna).

Redaktur: Saiful Bahri

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

@saifulbetawi