Home / Berita / Daerah / Relokasi Warga Kampung Pulo Harus Sesuai Hukum

Relokasi Warga Kampung Pulo Harus Sesuai Hukum

Bangunan yang ada di bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. (kompas.com)
Bangunan yang ada di bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. (kompas.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Normalisasi sungai ciliwung yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setidaknya akan merelokasi ke rumah susun (Rusun) sebanyak 930 kepala keluarga (KK) yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Rencana  normalisasi sungai ciliwung tentu program yang harus didukung, sebagai sebuah langkah yang bagus untuk mencegah banjir yang kerap melanda Ibu kota.  Namun begitu program yang bagus juga harus didukung dengan pelaksanaan yang manusiawi karena ini terkait dengan ratusan keluarga yang telah puluhan tahun bermukim di RW 01-03 Kelurahan Kampung Melayu.

Saat ini tiang beton sudah mulai dipasang yang berfungsi untuk menahan tanah agar tidak longsor pada saat dilakukan pengerukan, setelah pekan lalu dilakukan penggusuran beberapa toko dan bangunan yang berada di bantaran sungai Ciliwung. Sejauh ini warga Kampung Pulo masih tetap tinggal di kawasan bantaran sungai ciliwung yang terkena imbas dari proyek normalisasi sungai Ciliwung pasalnya hingga kini ganti rugi antara pihak Pemerintah dan Warga belum ada kejelasan.

“Pemda DKI jangan hanya berkutat pada sosialisasi normalisasi Sungai Ciliwung tapi tidak membahas ke mana nanti warga akan di relokasi, berapa jumlah uang penggantian yang akan diterima oleh warga yang dirugikan akibat dari normalisasi ini” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum Adil Sejahtera, Fitri Harahap.

“kami mendengar kalau warga yang terkena proyek normalisasi sungai ciliwung akan di relokasi ke tiga rusun, Rusunawa Pulogebang, Cipinang Besar Selatan, dan Jatinegara Kaum, namun tiga rusun tersebut hanya bisa menampung setengah dari 930 KK, lalu bagaimana dengan sebagian KK yang lain?” imbuhnya.

Menurutnya, seharusnya Pemda DKI Jakarta bisa lebih terbuka dan mau mendengar masyarakat dalam sosialisasi normalisasi sungai Ciliwung, baik mengenai relokasi maupun tentang perolehan uang penggantian yang layak, Bahwa sudah menjadi hak masyarakat untuk memperoleh penggantian yang layak atas kerugian akibat pelaksanaan normalisasi sungai Ciliwung sesuai dengan  Pasal 229 Perda DKI Nomor 1 Tahun 2012.

Pemerintah juga harus berpikir dengan tidak menghilangkan sikap Manusiawi sehingga menimbulkan ekses pemiskinan, karena warga Kampung Pulo yang sudah puluhan tahun tinggal dibantaran sungai Ciliwung dengan struktur sosial masyarakat yang sudah ada menciptakan pola ketahanan ekonomi bagi warga kampung pulo meskipun mereka belum bisa beranjak pada level ekonomi yang layak,   oleh karenanya upaya pemda DKI dalam proyek normalisasi sungai Ciliwung jangan sampai malah kontraproduktif dengan tujuan negara mensejahterakan masyarakat. (MM/LBH Adil Sejahtera/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 9,50 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Utusan Syiah Mesir berkunjung ke Iran (islammemo.cc)

Syiah Mesir Minta Iran Pulihkan Hubungan dengan Kairo