Home / Berita / Nasional / Banggar DPR Desak Pemerintahan Jokowi Benahi Aset Negara

Banggar DPR Desak Pemerintahan Jokowi Benahi Aset Negara

Anggota Badan Anggaran DPR RI, Yudi Widiana Adia .  (humasPKS)
Anggota Badan Anggaran DPR RI, Yudi Widiana Adia . (humasPKS)

dakwatuna.com – Jakarta.  Anggota Badan Anggaran DPR RI, Yudi Widiana Adia desak pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo untuk membuat terobosan dalam membenahi aset-aset negara yang ada di kementerian dan lembaga negara.

Hingga saat ini banyak aset negara yang statusnya tidak jelas sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tidak memenuhi standar.

Yudi mencontohkan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang hingga kini masih banyak yang carut marut dan tidak jelas. Yudi mencatat lebih dari 5.500 aset eks BPPN baik berupa kredit maupun properti yang masih belum jelas atau belum dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Kementerian Keuangan.

“Pemerintahan yang baru nanti harus memiliki terobosan signifikan untuk membenahi pengelolaan aset-aset negara sehingga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Yudi saat penyampaian pendapat akhir mini Fraksi PKS dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Kementerian Keuangan RI di Gedung DPR RI, Selasa (2/9/14).

Juru bicara Fraksi PKS di Badan Anggaran tersebut juga menyoroti masih adanya kelemahan pengelolaan piutang negara bukan pajak pada Bendahara Umum Negara serta pengelolaan saldo anggaran lebih (SAL) pada akhir tahun 2013. Hasil temuan BPK menunjukkan adanya indikasi kerugian negara baik terkait pengelolaan aset-aset eks BPPN maupun piutang negara. “Soal laporan penyusutan aset misalnya, Yudi menilai adanya inkonsistensi laporan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara,” tutur Yudi.

Pemerintah juga dituntut membenahi sistem pengendalian internal (SPI) antara lain menyangkut; (1) ketidakjelasan basis regulasi terkait metode perhitungan witholding tax atas empat wajib pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan yang berpotensi merugikan negara, (2) penerimaan hibah langsung pada 19 kementerian/lembaga sebesar Rp 2,69 triliun belum dilaporkan, dan (3) pengendalian atas pengelolaan belanja subsidi non energi kurang memadai.

Fraksi PKS DPR RI juga mendesak pemerintah mengubah paradigma tentang keberhasilan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tidak lagi hanya sebatas proses kualitas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fraksi PKS meminta pemerintah lebih mengedepankan aspek manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat bukan sekedar keberhasilan penyaluran alokasi anggaran atau output semata. “Oleh karena itu kami mendesak pemerintah menerapkan evidence based policy untuk mengetahui kebijakan apa yang berhasil, kebijakan apa yang menjanjikan, dan kebijakan apa yang gagal,” pungkas Yudi. (sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin

Vaksin Palsu Beredar Selama 13 Tahun, Pengawasan Pemerintah Harus Dievaluasi