Home / Berita / Nasional / Kabinet Versi JK Ternyata Berbeda dengan Jokowi

Kabinet Versi JK Ternyata Berbeda dengan Jokowi

Joko Widodo dan Jusuf Kalla.  (kanalsatu.com)
Joko Widodo dan Jusuf Kalla. (kanalsatu.com)

dakwatuna.com – Jakarta – Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, menyatakan susunan kabinet mendatang tak akan banyak berubah dibandingkan dengan yang sekarang ada. Menurut Kalla, perubahan yang terlalu banyak pada susunan kabinet Joko Widodo malah akan memakan waku berbulan-bulan untuk menyusun dan menyesuaikannya. Padahal, banyak pekerjaan besar yang harus segera dikerjakan oleh pemerintahan yang akan datang.

“Menghabiskan waktu hanya untuk urusan organisasi. Di mana kantornya, siapa dirjennya, siapa direkturnya. Yang sekarang ini toh sudah berjalan,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kediamannya di Jakarta, Kamis, (21/8/14) seperti dikutip dari tempo.co

Menurut JK, ide merampingkan kabinet dianggap tak tepat. Ia menganggap perampingan itu sebenarnya tidak akan membuat negara menjadi hemat. Penyebabnya, toh, pegawai negeri sipil tak bisa dipecat jika seandainya pemerintah mempunyai rencana perampingan kabinet dan organisasi di bawahnya.

Ide merampingkan kabinet itu, kata Kalla, sebenarnya mengacu pada komposisi kabinet di negara-negara kecil seperti Malaysia dan Singapura, yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya lebih kecil dibanding Indonesia. Negara-negara itu jumlah kementeriannya hanya sekitar 20-an.

Namun, kabinet yang ramping dinilai tak cocok diterapkan di Indonesia karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya yang terlalu besar. “Ukuran 34 (menteri) itu, bukan ukuran yang besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luasnya Indonesia,” kata dia.

Kalla juga tak sependapat dengan wacana menggabungkan kembali Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan seperti dulu. Kata dia, ide penggabungan dua kementerian itu sebenarnya meniru Jepang.

Menurut dia, Jepang menggabung dua kementerian itu karena memang negara itu mayoritas pendapatan negaranya dihasilkan dari sektor industri. Sebaliknya, Kalla menjelaskan, pendapatan Indonesia dari sektor industri dinilai masih kecil. Pendapatan negara paling besar masih dihasilkan dari sektor perdagangan mineral.

“Jepang itu 90 persen ekspor hasil industri. Jadi, wajar kalau industri dan perdagangan digabungkan. Tapi, industri Indonesia yang diekspor hanya 25 persen. Yang besar justru perdagangan mineral dan pertanian,” kata dia.

Oleh karena itu, saat menjadi wakil presiden di kabinet yang dipimpin SBY pada 2004-2009, Kalla memisahkan dua kementerian itu. Tujuannya agar sektor industri menjadi perhatian.

Lagipula, menggabungkan antara industri dengan perdagangan dinilai semakin susah untuk dikelola. “Jika kementerian semakin besar, makin susah diatur. Saya pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Saya punya tujuh ribu anak buah. Bagaimana saya memimpin?” tanya Kalla.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Joko Widodo berencana akan memangkas kementerian menjadi 27 kementerian dengan menggabungkan beberapa kementerian yang ada saat ini.  (tempo/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (4 votes, average: 6,25 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Wakil Ketua FPKS MPR RI, Ahmad Zainuddin, Lc. (IST)

Konflik Elit Era Pemerintahan Jokowi, Luar Biasa!

Organization