Home / Berita / Nasional / Mendagri: Baha’i Aliran Kepercayaan, Bukan Agama

Mendagri: Baha’i Aliran Kepercayaan, Bukan Agama

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.  (beritajakarta.com)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. (beritajakarta.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefudin menegaskan agama Baha’i yang dianggap sebagai kepercayaan baru di Indonesia ternyata belum mendapat pengakuan pemerintah. Meski ada penganutnya dan diizinkan menjalankan ibadah, namun tidak dianggap sebagai agama resmi.

Menanggapi soal Bahai’, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzin mengatakan ia sudah berkomunikasi dengan Menag terkait kepercayaan tersebut. Menurut Gamawan, Baha’i masih dianggap suatu kepercayaan karena belum diakui pemerintah.

“Keberadaannya memang ada. Jadi silakan saja para penganut Baha’i menjalankan ibadah mereka. Tapi, aliran tersebut bukanlah suatu agama,” kata Gamawan di Jakarta, Ahad (17/8).

Menurut Gamawan, kalau memang nanti kepercayaan tersebut diresmikan sebagai agama baru di Indonesia, itu menjadi kewenangan Kementerian Agama (Kemenag). Fokus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada pencatatan di kolom agama e-KTP.

Sebelumnya, Menag mengatakan berdasarkan UU Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, hanya ada 6 agama yang terdaftar di Indonesia antara lain Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu.

“Baha’i memang sudah eksis di dunia sejak tahun 1800-an. Namun bukan agama resmi di Indonesia,” ujar Menag Lukman. (ROL/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Pernyataan Sikap PP IKADI Tentang Aksi Damai Mengawal Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI