Home / Berita / Internasional / Afrika / Pemerintah Kudeta Cegah HRW Masuk Mesir

Pemerintah Kudeta Cegah HRW Masuk Mesir

Mayat-mayat korban pembantaian di Rabiah Adawiyah (Aljazeera)
Mayat-mayat korban pembantaian di Rabiah Adawiyah (Aljazeera)

dakwatuna.com – Kairo. Pemerintah kudeta di Mesir menghalangi kedatangan direktur eksekutif Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, dan direktur eksekutif untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Sarah Leah Whitson, Senin (11/8/2014) kemarin. Penghalangan itu dinilai bertujuan menyulitkan aktivitas lembaga-lembaga HAM dunia yang sedang berusaha mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM di Mesir.

Lembaga HAM dunia sedang berusaha menyampaikan laporan tentang peristiwa berdarah yang terjadi tahun silam di Bundaran Rabiah Adawiyah dan Bundaran Nahdhah. Namun usaha itu ternyata dihalang-halangi pemerintah kudeta yang saat ini berkuasa.

Maka, konferensi yang rencananya akan mereka adakan hari ini, Selasa, di Kairo pun terpaksa dibatalkan. Padahal telah disiapkan laporan setebal 188 halaman yang berisi bukti-bukti pembunuhan massal yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus tahun silam.

Laporan yang berjudul “Sesuai dengan Rencana, Pembantaian Rabiah dan Pembunuhan Massal terhadap Para Demonstran di Mesir” mengangkat bagaimana kepolisian dan militer di Mesir melakukan penembakan secara teratur dan terencana kepada para demonstran di 6 demonstrasi. Aksi itu menyebabkan meninggal dunianya tak kurang dari 1150 orang tanpa ada tindakan hukum terhadap para pelakunya.

Laporan yang disiapkan selama setahun ini berisi data dan kesaksian dari para saksi mata sebanyak 200 saksi, kunjungan ke berbagai tempat kejadian perkara, mereview potongan video, bukti materi, dan keterangan para pejabat.

Direktur The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI), Gamal Eid, mengatakan, “Penghalangan delegasi HRW masuk Mesir adalah sebuah skandal internasional. Eid mengatakan bahwa HRW adalah lembaga yang cukup kredibel selama ini. Sangat sulit mempercayai kalau diperlakukan seperti itu. Tapi kalau yang melakukannya adalah penguasa kudeta, hal itu tidaklah aneh.”

Sementara itu, peneliti di lembaga Al-Ahram, Yusri Azbawi, mengungkapkan keheranannya kepada laporan HRW yang mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Mesir tidak ditindak secara hukum. Menurutnya, HRW hanya ingin memperburuk citra Mesir di dunia internasional. (msa/dakwatuna/aljazeera)

About these ads

Redaktur: M Sofwan

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 7,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

M Sofwan
Ketua Studi Informasi Alam Islami (SINAI) periode 2000-2003, Kairo-Mesir

Lihat Juga

Demonstrasi kecil terjadi menjelasang aksi besar tanggal 11/11/2016. (egyptwindownet)

Jelang Tanggal 11/11, Isu Demonstrasi Anti As-Sisi Menyeruak Di Mesir

Organization