Home / Berita / Nasional / Masyarakat Desak KPI Cabut Izin Penyiaran Metro TV

Masyarakat Desak KPI Cabut Izin Penyiaran Metro TV

Logo Metro TV. (wikipedia)
Logo Metro TV. (wikipedia)

dakwatuna.com Masyarakat Transparansi Informasi Indonesia (MTII) meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencabut izin penyiaran stasiun televisi Metro TV.

Ketua MTII, Yudi Fahrul Sayuti, menyatakan Metro TV selama masa kampanye pemilihan presiden tidak memberikan informasi berimbang, melakukan kampanye di hari tenang, dan mendiskreditkan salah satu calon presiden.

“Apa yang dilakukan Metro TV bukan saja melanggar ketentuan penyiaran, tapi juga penistaan pada prinsip-prinsip utama pemilu, seperti menyiarkan berita tanpa prinsip keseimbangan yang layak, membangun citra negatif salah satu calon presiden, melakukan kampanye pasangan Joko-JK pada masa tenang 6-8 Juli, dan menyiarakan quick count dengan narasumber yang tendensius berpihak kepada salah satu calon,” kata Yudi, Minggu (13/7/2014), sebagaimana dilansir Okezone.

Menurut Yudi, stasiun televisi yang menggunakan frekuensi berjaringan seperti Metro TV harus mentaati amanat undang-undang dan etika demokrasi penyiaran.

“Tidak boleh melanggar etika dan prinsip demokrasi penyiaran yang telah diatur oleh UU No. 40 tahun 1999 tentang Undang-Undang Pokok Pers, UU No. 32 tentang Penyiaran, UU No. 42 tentang Pemilu Presiden dan Waki Presiden, PP No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siarn (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia,” jelas Yudi.

Sebelumnya, Metro TV juga sudah ditegur oleh KPI terkait dengan tayangan umrah yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi).

“Penyiaran umrah Joko Widodo tersebut tidak hanya dilakukan ketika berangkatnya saja, tetapi juga ketika ibadah, ziarah, dan pulangnya. Menurut kami, pemberitaan ini dirancang sedemikian rupa sejak jauh hari,” kata anggota KPI, Rahmat Arifin.

Teguran KPI tersebut dilayangkan pada 7 Juli dengan nomor surat 1605/K/KPI/07/14. Metro TV dinilai sudah melanggar P3 dan SPS Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012.

“Metro TV melakukan pelanggaran terhadap perlindungan kepentingan publik dan netralitas isi program siaran jurnalistik,” jelas Rahmat.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi dakwatuna, saat ini juga muncul petisi yang berisi desakan pencabutan izin siaran Metro TV di internet. Petisi tersebut dipasang pada situs change.org dengan judul “KPI/KOMINFO Segera Cabut Izin penyiaran Metro TV“. Ketika berita ini diturunkan, sudah 13.995 orang yang turut menandatangani petisi tersebut. (trk/okezone/dakwatuna/hdn)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (29 votes, average: 8,45 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

  • agus

    Sebelumnya juga selalu menjelekkan pemerintahan SBY, saya sangat setuju
    Karena merusak dan meracuni rakyat Indonesia.

  • abu jundullah

    Subhanallah…. sbnrnya bnyk media yg tdk netral, contoh da’watuna jg memihak wowo, jd smua pd tdk adil, yg maha adil tetaplah Allah tabaraka wa ta’ala, tp anehnya amat sangat jarang yg membela Syari’ah Allah swt…

  • Poetra

    sangat setuju sekali, gak wowo wowoan, g wiwi wiwian, disini bkn memihak salah satu, siapapun, apapun yg megarah pada adu domba masyarakat harus d bumi hanguskan kalau memang KPI itu ada.

  • Sandri Siregar

    yah sama aja, station TV yang owner nya pendukung Prabowo – Hatta sama aja kok, seperti MNC group jg. ANTV dan TV ONE juga, cabut aja izin nya juga.

Lihat Juga

DR. Thariq Suwaidan. (albosala.com)

Thariq Suwaidan: Kemenangan Trump Tidak Sepenuhnya Buruk, Karena Justru Akan Hancurkan Amerika