Home / Berita / Opini / Ketidakadilan Pendidikan, Kepada Siapa Harus Mengadu?

Ketidakadilan Pendidikan, Kepada Siapa Harus Mengadu?

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Perjuangan siswa SD menuju sekolah - (kompas.com)
Perjuangan siswa SD menuju sekolah – (kompas.com)

dakwatuna.com – Kulit hitam-putih, rambut lurus-keriting, orang Barat-Timur, lahir di kampung-kota, tinggal di pesisir-pegunungan, semuanya Indonesia. Indonesia adalah perpaduan dari berbagai keberagaman yang saling memberi warna. Bukan Indonesia jika hanya kulit putih. Bukan Indonesia jika hanya perkotaan. Bukan Indonesia jika tak beragam. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Itulah kita, Indonesia.

Katanya kita ini satu. Tapi kenapa yang rambut keriting dimarginalkan? Katanya kita ini satu. Tapi kenapa yang orang kampung dipinggirkan? Katanya kita ini satu. Tapi kenapa yang Timur di sisihkan? Rasanya sungguh miris melihat betapa tumpang tindihnya akses pendidikan di negeri tercinta ini.

Ketika di kota sana, bangunan sekolah-sekolah nan megah membanjiri hampir setiap jalan-jalan. Sementara di perbatasan sana, ada anak di perbatasan Indonesia-Malaysia harus berjalan kaki bahkan hingga lima jam untuk mencapai yang namanya sekolah. Ketika di kota sana, guru-guru berlomba-lomba mengisi tempat yang sudah sesak. Sementara di pedalaman sana, ada seorang guru yang harus bergantian mengajar enam kelas dalam satu hari.

Ketika di kota sana, buku-buku tersusun rapi dan memenuhi rak-rak buku perpustakaan, anak-anak di pesisir bahkan tak kenal apa itu cerpen, apa itu novel, karena mereka belum pernah membacanya. Ketika di kota sana, mobil memaksa menyusup di tengah kemacetan untuk mengantarkan anak-anak pergi ke sekolah, di bukit sana ada anak-anak yang setiap hari harus mempertaruhkan nyawa melewati bukit-bukit dan sungai untuk mencapai yang namanya sekolah.

Masih bersyukur anak-anak itu telah menyadari hak mereka untuk meraih pendidikan. Masih bersyukur orang tua mereka telah menyadari bahwa anak-anaknya membutuhkan pendidikan. Lalu, siapa yang seharusnya menyadari kewajibannya untuk memberikan hak anak-anak itu? Di bagian lain, dan masih banyak terjadi, anak-anak memilih menjadi pengamen di jalanan daripada belajar di sekolah. Anak-anak masih banyak yang memilih menghabiskan sepanjang hari waktunya ikut melaut atau berkebun karena bagi mereka perut lebih penting daripada bersekolah.

Tak lain, karena mereka merasa kesulitan untuk mengakses pendidikan. Daripada tidak makan, lebih baik ke ladang saja. Daripada tidak beli seragam, lebih baik bantu orang tua saja melaut. Daripada jalan kaki jauh-jauh ke sekolah, lebih baik ke kebun, pulang membawa makanan.

Setiap anak seharusnya dapat mengenyam pendidikan. Itu yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Maka jika pendidikan bagi setiap warga belum juga terealisasi sejak 68 tahun kemerdekaan negara ini, lantas pada siapa ketidakadilan ini harus dipertanyakan?

Memang, bukan lagi saatnya untuk sekedar mengecam ketidakadilan. Setiap kita harus bergerak. Memulai dari hal terkecil yang dapat kita perbuat. Menjadi anak yang menyadari betapa pentingnya pendidikan dan kita siap memperjuangkannya. Menjadi orang tua yang menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan siap mendukungnya. Menjadi guru yang menyadari tugasnya sebagai pengajar dan pendidik kemudian siap mengerahkan jiwa raganya untuk mengemban tugas tanpa membedakan di mana dan dengan siapa. Dan bagi pemimpin negara ini, jadilah pemimpin yang mampu melewati segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh anak-anak Indonesia.

About these ads

Redaktur: Pirman

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 9,50 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Perempuan berdarah bugis yang memiliki nama asli Jayanti ini memiliki impian untuk membangun sekolah Islam tak berbayar bagi anak-anak kurang mampu di daerah asalnya, kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Alumnus Unismuh Makassar serta Sekolah Guru Indonesia ini sedang menjalankan tugas sebagai pengelola School of Master Teacher Makassar, salah satu program pendidikan keguruan yang diinisiasi oleh Sekolah Guru Indonesia Dompet Dhuafa serta mengelola Kolong Ilmu, salah satu program dari Klinik Pendidikan Nusantara, sebuah Komunitas Volunteer yang berupa rumah baca, rumah belajar dan rumah kreatifitas bagi anak-anak pelosok Nusantara yang saat ini tersebar di tujuh titik di Indonesia.
  • hafiza genaku

    ya begini lah minusnya otonomi daerah, daerah memang harus mandiri untuk melaksankan pembangunan, tapi pusat gak membantu apa saja potensi yang ada didaerah, sudah pendapatan daerah kecil, banyak yang korupsi, ya gimana mau melakukan pembangunan?

Lihat Juga

Ilustrasi (inet)

Hubungan Baik Dakwah Sekolah dan Kampus